Liputan6.com, Jakarta Pemprov DKI Jakarta melalui Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Hedy Wijaya mengatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk mengkaji tuntutan yang disampaikan para buruh untuk melakukan upaya banding atas putusan PTUN terkait UMP Jakarta 2022 sebesar Rp 4,5 juta.

Nantinya, tim tersebut akan menghasilkan bahan atau pertimbangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, apakah sebaiknya melakukan banding atau tidak.

Nanti kita kaji dengan tim. Nanti kita akan kasih masukan ke Pak Gubernur bagaimana keputusan apakah gubernur mau banding apa tidak. Yang penting kita akan kasih bahan masukan kepada Pak Gubernur, kata Hedy, saat diwawancarai, di Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Lebih lanjut, dia menjelaskan tim kajian terdiri dari berbagai elemen. Hal itu bertujuan agar hasil dari kajian yang dilakukan adalah putusan terbaik dan adil.

Tim nya ada banyak, ada tim tripartit dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kata Hedy.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihanya akan menunggu hasil kajian dari tim yang membahas tuntutan para buruh.

Ia mengakui jima tuntutan yang disampaikan perwakilan buruh tersebut menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Terkait apa yang disampaikan itu jadi perhatian dan pertimbangan kita. Seperti sebelumnya, melalui dinas tenaga kerja dan juga serikat buruh sedang mempertimbangkan, ada sembilan organanisasi serikat intervensi itu jadi perhatian kita, jelasnya.

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Unjuk rasa digelar sebagai bentuk penolakan buruh terkait upah minimum yang telah diputuskan Pemerintah.