RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Masyarakat adat Papua di Provinsi Maluku Utara (PERMATA-MU) Albert Hama berharap Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia merevisi ulang kebijakan investasi industri smelter tembaga yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Kami minta Pak Bahlil sebagai putra Papua yang dipercaya duduk di Istana untuk kembali mengkaji kebijakan ini dengan matang, kata Albert dalam keterangannya, Rabu (20/7).

Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah kebijakan yang langsung menyentuh. Bukan justru membuat masyarakat Papua bingung.

Berita Terkait : PDIP Perketat Seleksi Antisipasi Caleg Dan Cakada Bermasalah

Mengingat sumber daya manusia di Bumi Cendrawasih masih sulit untuk bersaing bila dipekerjakan di bagian teknis industri smelter.

Sehingga ketika smelter ini beroperasi warga Papua bukan hanya jadi buruh kasar, security, sopir dan lain-lain, tapi juga menempati posisi strategis, bahkan tidak hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri, ucap Ketua Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.

Rencana pembangunan industri smelter tembaga, kata Albert, harusnya dikaji secara matang dari berbagai aspek termasuk soal dampak lingkungan. Negara juga semestinya tak hanya memikirkan tentang keuntungan semata dalam investasi ini.

Berita Terkait : Jokowi Minta Perang Ukraina Segera Dihentikan, Jangan Lagi Ada Kota Yang Hancur

Namun turut mempertimbangkan eksistensi rakyat setempat. Pasalnya, tanah adat rakyat akan diambil alih demi kepentingan investor. Sehingga mereka bakal terkuras sebagai buruh kasar di atas tanahnya sendiri.

Sudah tentu ketika investasi smelter ini beroperasi, akan ada penambahan kekuatan militer di tanah Papua dalam rangka mengamankan kepentingan investor, dan kiranya kehadiran smelter bisa menjadi pemicu konflik baru di tanah Papua, pesan dia.

Albert berharap Presiden Jokowi kembali mempertimbangkan secara matang rencana investasi smelter tembaga di Fakfak. Pasalnya, langkah itu dianggap kurang bermanfaat bagi rakyat setempat. ■