JAKARTA - Koordinator Tim Pakar Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Wiku Adisasmito menegaskan, pemerintah terus mengupayakan untuk mengembangkan vaksin PMK buatan dalam negeri. Terutama untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi pada hewan ternak agar terbebas dari wabah PMK.
“Pemerintah juga terus berupaya mengembangkan vaksin PMK buatan dalam negeri untuk memenuhi keperluan penanganan dan kontrol PMK di Indonesia, kata Wiku saat Konferensi Pers secara virtual, Selasa (19/7/2022).
BACA JUGA:Seluruh Wilayah di Pulau Jawa Masuk Zona Merah Wabah PMK
Sementara untuk memenuhi kebutuhan vaksin PMK saat ini pemerintah masih mengimpor dari beberapa negara. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 vaksin-vaksin yang telah disetujui untuk diimpor adalah antara lain Aftopor yang berasal dari Prancis, CAVac FMD dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Aftomune dari Brazil, kemudian Aftogen Oleo dari Argentina, dan Aftosa dari Argentina.
Wiku mengatakan, saat ini pemerintah telah mengimpor sebanyak 3 juta dosis vaksin yang dibagi menjadi dua tahap vaksinasi. Pada tahap 1 sebanyak 800.000 dosis telah didistribusikan dan telah disuntikkan pada 540.978 hewan ternak per tanggal 18 Juli 2022. Sementara pada tahap kedua terdapat 2,2 juta dosis yang dalam tahap pendistribusian.
“Realisasi penyuntikan vaksin seperti yang tertera pada peta menunjukkan provinsi yang telah memperoleh vaksin kemudian disuntikkan pada hewan ternak yang sehat, ungkap Wiku.
BACA JUGA:Gawat! Kasus PMK di Bali Meluas, 526 Sapi Terjangkit
Selain itu, Wiku mengatakan, ada tiga provinsi dengan cakupan vaksinasi tertinggi pada tanggal 18 Juli 2022 adalah provinsi Jawa Timur dengan jumlah hewan tervaksinasi sebanyak 24.546 ekor, provinsi Bali sebanyak 3.559 ekor dan provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.380 ekor.
Wiku pun mengimbau, kepada provinsi-provinsi lainnya agar semakin gencar melakukan kegiatan vaksinasi terhadap hewan rentan PMK.
“Kami juga mengimbau kepada provinsi, kota dan kabupaten yang belum melaporkan total vaksinasi PMK agar dapat segera melaporkannya melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional, imbaunya.
