Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama. (Foto: Arief/nvl)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyatakan keprihatinannya terkait peristiwa kecelakaan yang melibatkan truk Pertamina di jalur alternatif Cibubur, Bekasi Kota, Jawa Barat, Senin (18/7). Kecelakaan tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. 

Politikus PKS ini menyesalkan kecelakaan yang melibatkan truk dengan dugaan awal diakibatkan karena rem blong kembali terulang. Mirisnya, truk ini merupakan milik Pertamina yang notabene merupakan perusahaan BUMN dengan jumlah kekayaan yang sangat besar.

“Jika perusahaan sebesar Pertamina saja lalai dalam merawat armadanya apalagi perusahaan lain yang lebih kecil tentunya memiliki potensi yang lebih tinggi lagi, terang dia kepada Jurnas.com, Selasa (19/7).

Selain itu, lanjut Suryadi Jaya Purnama, Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali penempatan lampu merah di jalanan yang menurun tersebut. Khusus Pertamina, dia sarankan agar bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan ini.

“Apalagi jika nantinya ditemukan bahwa kecelakaan terjadi akibat perawatan kendaraan yang tidak memadai, tegasnya.

Di sisi lain, Fraksi PKS juga meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengusut tuntas terjadinya kecelakaan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka ini.

“FPKS juga meminta Pemerintah membuat peraturan yang mewajibkan perusahaan agar selalu mengedukasi supir-supir armadanya dan juga merawat armadanya dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian Pemerintah juga perlu memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang lalai dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Lalu dalam rangka menegakkan aturan-aturan tersebut perlu adanya inspeksi kendaraan secara rutin di setiap wilayah, sambung Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II ini.

Suryadi Jaya Purnama menambahkan, Fraksi PKS juga menyoroti pagu dari kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat yang hanya mencapai 13 persen di tahun 2022 dan 16 persen di tahun 2023 dari keseluruhan anggaran Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub.

“Anggaran yang kecil ditambah lagi Direktorat Keselamatan Transportasi Darat yang dulu ada di bawah Ditjen Hubdat malah dihilangkan tahun 2019, terangnya.

“Saat ini yang mengurus program keselamatan transportasi darat hanya ada di bawah Direktorat Sarana Perhubungan Darat, sehingga anggaran untuk keselamatan relatif kecil dan tidak sebanding dengan tanggung jawab untuk membenahi keselamatan transportasi darat, imbuh Suryadi Jaya Purnama.

Terakhir, Fraksi PKS juga meminta keselamatan dan keamanan transportasi darat ini lebih serius lagi ditangani dengan anggaran yang lebih besar dan organisasi yang lebih tepat.