JAKARTA – Pengamat Pertahanan dan Keamanan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menyesalkan adanya peristiwa penembakan 10 warga oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris di Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu, 16 Juli 2022.

(Baca juga: 10 Tewas, Begini Kebiadaban KKB Teroris Tembak Mati Ustadz hingga Pendeta di Nduga)

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Cyber Security ini meminta, kejadian di Papua tersebut tentunya harus didalami dan dievaluasi. Masalah ini juga tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Indikasi lemahnya sinergitas dalam pengelolaan masalah keamanan mengharuskan peranan Menko Polhukam untuk lebih intesif bekerja, ujar Nuning sapaan akrabnya, Senin (18/7/2022).

Atas seringnya kejadian pembantaian, tentu saja pemerintah kata dia juga harus siap dengan segala konsekuensi dan implikasinya.

Hal yang harus secara serius diterapkan adalah membangun kepercayaan rakyat melalui komunikasi yang lebih baik. Selain itu, penting untuk melakukan propaganda dan kontra propaganda yang terukur, efektif, efesien dan tepat sasaran. Melalui hal tersebut, maka konstruksi sosial-politik yang membentuk opini publik dapat meminimalisir dukungan kepada kelompok insurgensi (KKB/KST).

“Pihak KST tersebut kerap melakukan propaganda dengan media lokal dan internasional, serta mobilisasi massa dan demonstrasi dengan mengeksploitasi isu ketimpangan pembangunan, referendum, pelanggaran HAM,ulasnya.

Kedepan kata dia perlu diimbangi dengan komunikasi yang intens dengan pemda, MPR, DPR Papua , termasuk terkait pengungsi pihak sipil yang tak berdosa. Tentu mereka dicekam ketakutan juga, hal ini harus ditanggulangi. Penyelesaian masalah Papua seyogyanya tidak dikelola berdasarkan dendam satu ke dendam yang lain.

Menurutnya, gerakan separatisme di Papua memiliki jaringan yang sangat fragmented. Artinya, tidak terdapat satu komando yang terstruktur dan setiap kelompok memiliki pimpinan sendiri.

Organisasi yang structure-less ini disebabkan faktor sosial budaya pada masyarakat Papua yang masih kental dengan semangat primordial kesukuan. Lembaga Adat sangat berperan di Papua.

“Memang mengherankan segala pendekatan ipoleksosbud sudah dilakukan oleh pemerintah tapi masih saja Papua tak kunjung usai masalahnya. Hal itu dikarenakan masih adanya pemantik yang bersifat pragmatis didalam tubuh KKB atau KST, bebernya.

Oleh karena itu, kata Nuning harus ada penanganan intens juga untuk hal terkait pihak pro otsus versus pihak kontra otsus yang paralel.