Sebelumnya, Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengepalai Pertemuan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 (JFHMM) Pertama, menyampaikan komitmen kontribusi dari 5 negara dan 1 lembaga internasional untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (PPR).

Dana Perantara Keuangan (FIF) untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons (PPR) Pandemi di bawah pengawasan Bank Dunia dan panduan teknis dari WHO. Selain Bank Dunia dan WHO, organisasi pembangunan, badan-badan PBB, dan bank pembangunan multilateral lainnya diharapkan bergabung dalam FIF. FIF akan membangun arsitektur kesehatan global untuk PPR, sesuai konteks Peraturan Kesehatan Internasional (IHR 2005), dengan peran sentral WHO dalam pengawasan dan teknis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa sejak awal pembentukannya, Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan G20 telah mendiskusikan lebih lanjut tentang FIF, yang sebelumnya sudah dikenalkan di tahun 2021 saat kepemimpinan Italia dalam Presidensi G20.

Saya percaya bahwa secara bersama-sama, kita akan memiliki hasil konkret di bulan Oktober, yakni termasuk peluncuran FIF dan mengkoordinasikan kolaborasi platform, kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Sekitar 1,2 miliar Dolar AS komitmen kontribusi dari lima negara dan satu organisasi internasional. Indonesia berkomitmen memberikan kontribusi sebesar 50 juta dolar AS (sekitar Rp750 miliar), Singapura 10 juta dolar AS, Amerika Serikat 450 juta dolar AS, Uni Eropa 450 juta dolar AS, Jerman 52,7 juta dolar AS, dan Wellcome Trust 12,3 juta dolar AS.

Tujuan FIF adalah memberikan bantuan pendanaan untuk menutup jurang PPR pandemi sekaligus meningkatkan kapasitas negara-negara di bidang surveilans kesehatan, sistem laboratorium, tenaga kerja kesehatan, manajemen dan komunikasi kegawat daruratan, serta keterlibatan komunitas. FIF juga bisa membantu memperkuat kapasitas ketahanan kesehatan secara regional maupun global, dengan cara memperkuat fasilitas berbagai data, penyelarasan peraturan, hingga pengembangan, pembelian, distribusi, dan penyaluran alat dan bantuan kesehatan.