POJOKSATU.id, BANJARMASIN – Pendaftaran PPPK 2022 segera dibuka dalam waktu dekat ini. Namun nasib ribuan honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin hingga kini masih belum mendapat kepastian.
Para tenaga honorer berharap pemerintah menyiapkan formasi PPPK 2022 yang cukup banyak agar mereka bisa mengikuti pendaftaran PPPK 2022.
Keinginan para tenaga honorer itu bukan tanpa alasan, mengingat tahun 2023 mendatang, pegawai honorer resmi dihapus dari seluruh instansi pemerintah.
Penghapusan honorer 2023 merujuk pada surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan pada 31 Mei lalu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD Diklat) Banjarmasin, Totok Agus Daryanto menyatakan bahwa hingga kini pihaknya masih melakukan pendataan honorer.
“Mana honorer yang dimungkinkan bisa diusulkan untuk masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dan mana yang bisa diambil dari jasa outshourching, ucap Totok, Jumat (15/7).
BACA : Kabar Buruk Pengangkatan Honorer Jadi PPPK 2022, Anggaran Defisit Rp1 Triliun
Menurut Totok, mendata sebanyak 5.600 honorer tidaklah mudah karena harus disesuaikan dengan petunjuk atau arahan yang ada di kementerian.
Arahan yang dimaksud yakni, kebutuhan harus disesuaikan dengan fungsionalnya.
Di sisi lain, berdasarkan informasi terbaru dari kementerian, dijelaskan Totok bahwa beberapa jabatan fungsional tidak serta merta bisa ditangani dengan sistem outsourching.
Totok menyebut hanya dua profesi yang mendapatkan priortas utama dalam seleksi PPPK 2022, yakni guru dan tenaga kesehatan (nakes).
“Contohnya, guru dan perawat. Dalam nomenklaturnya, yang diutamakan masuk PPPK itu dua profesi tadi, jelasnya, seperti dilansir Radar Banjarmasin.
“Jadi, yang sekarang kami lakukan adalah mendata dahulu. Setelah itu, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak kementerian. Bisa masuk di PPPK atau tidak, tekannya.
BACA : Lengkap, Daftar Formasi PPPK 2022 Kabupaten Dan Kota Seluruh Indonesia
Selanjutnya, ada pun jasa outsourching sendiri diambil dari yang tidak termasuk dalam jabatan fungsional. Ambil contoh, supir, petugas kebersihan, petugas keamanan.
“Jadi sedang kami pilah, dan sedang dalam proses. Bila sudah, akan kami konsultasikan ke kementerian, tambahnya.
Lantas, kapan konsultasi ke kementerian itu dilakukan? Totok menjawab masih menunggu arahan Sekdako dan Wali Kota Banjarmasin.
“Pak wali kota, rencananya juga hendak ikut berkonsultasi secara langsung ke kementerian. Biar persoalan ini clear. Pasalnya, ini menyangkut hajat orang banyak, pungkasnya.
BACA : Ini Penentu Kelulusan PPPK 2022 Bagi Pelamar Prioritas dan Pelamar Umum
Perlu diketahui, dari data yang dikeluarkan BKD-Diklat Banjarmasin ada sebanyak 5.600 tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Dari jumlah tersebut, setidaknya ada lima SKPD yang memiliki tenaga honorer terbanyak. Di antaranya yakni, Dinas Pendidikan (Disdik) sebanyak 1.864 orang.
Lalu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebanyak 1.526 orang. Dinas Perhubungan (Dishub) sebanyak 330 orang, kemudian Satpol PP dan Disperdagin Kota Banjarmasin masing-masing sebanyak 204 orang. (war/az/war)