KBRN, Jakarta: Partai Garuda mengaku heran sejumlah pihak yang mengaitkan goncangan politik di Sri Lanka dengan situasi di Indonesia.

Padahal, Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai, apa yang terjadi di Indonesia sangat berbeda jauh dengan Sri Lanka.

“Dinasti politik di Sri Lanka, di mana Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan itu kakak beradik. Saudara mereka jadi Menteri Transportasi, anaknya Perdana Menteri jadi Menteri Pertanian. Selain masalah ekonomi, ini salah satu hal yang menyebabkan Presiden diminta turun, kata Jeddy Gusnaidi, dalam siaran persnya, Sabtu (16/7/2022).

“Konyolnya, ada yang menyamakan dinasti politik di Sri Lanka dengan para pejabat yang ada hubungan darah di Indonesia. Hal yang dicari-cari oleh para badut politik. Demi memuaskan hawa nafsu, mereka samakan antara demokrasi dengan dinasti politik, sambung Teddy.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Garuda ini mengatakan situasi yang ada di Indonesia itu sesuai dengan koridor konstitusional. Masih sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

“Anak Presiden menjadi kepala daerah, anak kepala daerah menjadi anggota DPR/DPRD, apakah itu dinasti politik? Jika itu dinasti politik, artinya UUD 45 disalahkan karena berdasarkan pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, kata Teddy.

Teddy kemudian merujuk pada Undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam aturan itu, menurut Teddy, ketentuannya jelas. Tatanan politik di Indonesia saat ini tidak melanggar aturan itu.

“Belum lagi berdasarkan UU HAM, bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara.

Apakah para badut politik mau katakan bahwa UUD 45 dan UU HAM mengarahkan untuk dinasti politik? Kebencian merasuki mereka sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan mana dinasti politik dan mana yang namanya Demokrasi, pungkas Teddy yang juga Juru Bicara Partai Garuda, itu.