PIKIRAN RAKYAT - Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, ada sejumlah potensi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebabkan terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin menyuap auditor dari BPK.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan atas terdakwa Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Marta­dinata, Rabu 13 Juli 2022.

Menurut jaksa KPK, Budiman Abdul Karib, potensi temuan itu diketahui saat auditor BPK memeriksa secara langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Bogor pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Temuan itu juga yang kemudian masuk materi dakwaan.

Antara lain, adanya kekurangan volume pekerjaan atas belanja modal (pengadaan jalan atau gedung) yaitu pada 24 kontrak sampling pengadaan jalan terdapat 14 yang berpotensi menjadi temuan, kata Budiman, seperti dilaporkan kontributor PR Dewiyatini.

Baca Juga: Urutan Pangkat Polisi di Indonesia, Brigadir dan Bharada Lebih Tinggi Mana?

Menurut jaksa, ada juga temuan pada pekerjaan jasa konsultasi. Dia menjelaskan, dari 11 kontrak sampling, terdapat 9 kontrak yang berpotensi menjadi temuan.

Selain itu, jaksa menjelaskan temuan BPK lainnya yakni adanya kelemahan atas pengelolaan penganggaran dan belanja.

Soalnya, terdapat temuan BPK berupa penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) ganda yang disebabkan oleh aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, tim pengacara terdakwa Ade Yasin me­ngajukan eksepsi kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung untuk membantah jaksa KPK yang mendakwa kliennya telah menyuruh anak buahnya menyuap auditor BPK.