KBRN, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan, pembekuan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena pemerintahnya tidak menghormati MOU dengan Indonesia.

MOU itu ditandatangani oleh perdana menteri dan Pak Jokowi lo. Jadi kalau mereka tidak respek terhadap masalah ini berarti mereka tidak respek terhadap kepala negara mereka sendiri, kata  Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Jumat (15/7/2022).

Jadi kita bersikap tegas kasih shock therapy juga, sambungnya.

Diketahui, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4/2022).

Dita memastikan Indonesia tidak akan memperbarui MOU ataupun memperbaiki komitmen dengan Malaysia terkait masalah ini. Karena, hal diduga murni masalah internal dalam pemerintahan Malaysia. 

Ini memang murni problem di internal mereka yang memang belum kompak, paparnya.

Jadi mereka selesaikan dulu urusan internal mereka supaya satu suara kompak sesuai isi MOU baru kita jalan, tegasnya.

Penghentian pengiriman tenaga kerja itu, sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). 

Sebelumnya, Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.

Lewat nota kesepahaman itu disepakati ,penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.