PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Perencanaan Pembangunan Na­sional/­Bap­penas menga­takan, ada korelasi antara kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK) de­ngan kemiskinan.

Kemis­kinan tertinggi itu ada di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Dan, ternyata, mayoritas penduduk miskin yang tidak punya NIK ada di Papua yaitu sekitar 50,78 persen, kata Perencana Muda pada Kementerian PPN/Bappenas, Fisca Miswara Aulia dalam diskusi publik yang diselenggarakan Indef secara hibrid, di Jakarta, Rabu 13 Juli 2022), dilansir Antara.

Fisca menuturkan temuan tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan besar penduduk miskin tersebut tidak terdaftar dalam database. Sehingga banyak yang belum mendapatkan bantuan yang seharusnya diperoleh.

NIK sangat penting karena untuk bisa menerima program bantuan sosial, mereka harus terdaftar dalam daya terpadu kesejahteraan sosial. Dan, salah satu prasyarat utamanya adalah memiliki NIK, ujarnya.

Baca Juga: Urutan Pangkat Polisi di Indonesia, Brigadir dan Bharada Lebih Tinggi Mana?

Kementerian PPN mencatat, sebanyak 22,72 persen penduduk miskin berusia 0-17 tahun atau 2,4 juta jiwa, belum memiliki akta kelahiran. Lalu, 1,5 juta jiwa atau 14,29 persen tidak mampu menunjukkan akta kelahiran meskipun mengaku punya.

Data lain menyebutkan, sebanyak 7,54 persen penduduk miskin, belum memiliki NIK. Hal ini dapat menjadi proxy atas kepemilikan KTP dan dokumen kependudukan legal lainnya, seperti kartu keluarga (KK).

Hal krusial untuk dapat terdaftar dalam penerima bansos yaitu kepemilikan dokumen kependudukan se­perti akta kelahiran untuk anak dan juga KTP khususnya untuk penduduk miskin dan rentan, ujarnya.

Secara persentase, penduduk miskin tertinggi berada di wilayah bagian timur dan tengah. Di urutan pertama ada Papua, lalu Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Secara absolut, 5 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terba­nyak berada di Jawa Timur (4,4 juta), Jawa Tengah (3,9 juta), dan Jawa Barat ( 3,9 juta).