Jumat, 15 Juli 2022 - 21:43 WIB

VIVA Nasional – Anggota Komisi III DPR NM Dipo Nusantara Pua Upa mendesak aparat hukum bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang diduga tak memiliki izin penambangan. Dugaan penambangan illegal tersebut berpotensi merugikan negara. 

Aparat harus cepat merespon keluhan masyarakat sekitar tambang, karena aset-aset negara harus dilindungi dan diselamatkan, katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 15 Juli 2022.

Seperti diketahui, Koalisi Rakyat Selamatkan (KRS) Morowali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Morowali, Senin, 4 Juli lalu. Aksi unjuk rasa itu meminta agar aparat hukum tak membiarkan mafia tambang menjarah aset negara. Baik, kepolisian, KPK dan Kejaksaan harus turun tangan untuk menyelidiki dugaan kasus penambangan liar, ujar Dipo lagi.

Komisi III DPR, lanjut Politisi PKB ini,  akan terus mendorong agar aparat menyelidiki kasus-kasus dugaan penambangan liar, bukan hanya di  Morowali saja, namun seluruh Indonesia. Kita minta aparat menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, paparnya.

Sebelumnya, Koordinator Lapangan Aksi KRS Morowali, Handi mendesak wakil rakyat dan KPK untuk membantu memberantas  mafia tambang di wilayah ini, teriak mereka dari atas truk, yang di sekelilingnya  sudah  dijaga oleh pasukan  Satpol PP, kepolisian dan unsur TNI.

Bahkan Handi meminta pemerintah tak pandang bulu dalam menerapkan sanksi hukum kepada mafia tambang Morowali. Tak  boleh ada tebang pilih. Apa pun posisi dan jabatannya.

Selain itu, KRS Morowali juga meminta pemerintah segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) tambang. Tangkap  para perambah kawasan hutan di Siumbatu dan WIUPK Blok  Bahodopi Utara, tegas mereka.