POJOKSATU.id, JAKARTA –- Koalisi SPSK menuding keputusan penghentian atau moratorium sementara Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono sarat dengan kepentingan bisnis.
Koordinator Koalisi Publik Untuk Perbaikan SPSK (Koalisi SPSK) Fuad Adnan menyebut keputusan tersebut hanyalah dalih untuk memaksakan pemberlakuan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).
“Pertama, sangat aneh, moratorium diumumkan oleh seorang Duta Besar. Tidak pernah ada dalam sejarah penempatan PMI sedemikian rupa. Kedua, nota kesepahaman Indonesia – Malaysia pada April lalu bahkan belum dijalankan, tetapi sudah berani menghentikan penempatan, jelas Fuad Adnan dalam keterangan tertulis, Jum’at (15/7) siang.
“Ini ada apa? Kok seperti ada agenda bisnis yang sedang dijalankan, ujarnya lagi.
Fuad pun menambahkan platform sistem one channel system (OCS) yang termaktub dalam Mou Indonesia – Malaysia belum memiliki aturan teknis.
Baca Juga :
Soal Pekerja Migran, BaraNusa Tuding Pernyataaan Noel Tentang Apjati Tendensius
Dengan demikian sebenarnya tidak ada pelanggaran apapun atas MoU tersebut.
Dirinya kembali menduga moratorium hanya menjadi jalan untuk memberlakukan SPSK yang menguntungkan segelintir pengusaha penempatan PMI.
Menurut Fuad, jika skema SPSK yang digunakan di Malaysia, meniru Arab Saudi, maka dapat dipastikan skema tersebut tidak akan efektif.
Pasalnya, skema tersebut sarat dengan monopoli kepentingan bisnis kelompok pengusaha penempatan PMI tertentu dan tidak berfungsi maksimal dalam melindungi PMI. Fuad pun berpendapat skema tersebut hanya akan menyuburkan penempatan PMI secara ilegal.
“Buktinya lihat SPSK di Saudi yang hingga kini juga tidak berjalan efektif. Hampir setiap waktu, selalu saja ada kabar tentang penempatan PMI secara illegal. Ini tujuan moratorium PMI ke Malaysia, Pak Dubes Hermono?, tanya dia.
Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono mengatakan pihaknya sudah berhenti menerima permintaan pekerjaan baru pekerja migran Indonesia (PMI) atau moratorium di Malaysia pada Rabu (13/7) lalu. Menaker Ida Fauziyah juga ikut memberikan pernyataan atas moratorium PMI di Malaysia ini pada Kamis (14/7) malam.(rel/pojoksatu)
