PIKIRAN RAKYAT - Bupati Merauke Romanus Mbaraka memberikan klarifikasi atas pernyataan soal perjuangan mendorong disahkannya revisi UU Otsus Papua dan UU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Dia menyebut, pernyataannya telah dipotong sehingga seolah-olah memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR untuk meloloskan pasal pemekaran dalam revisi UU Otsus Papua tersebut.

Saya memohon agar tidak dipelintir atau diplesetkan. Saya pertegas lagi, tak ada suap menyuap kepada DPR RI, kata Romanus kepada Pikiran-Rakyat.com dalam keterangannya, Jumat, 15 Juli 2022.

Romanus pum menyampaikan permohonan maaf terkait beredarnya video terkait hal tersebut kepada dua anggota DPR RI, Yan P. Mandenas dan Komarudin Watubun.

Baca Juga: TNI Temukan Ladang Ganja Seluas 5 Hektar di Papua, Tertutup Pohon Pisang untuk Kelabui Petugas

Saya secara pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Komarudin Watubun dan Bapak Yan P Mandenas yang saya sebutkan nama mereka dalam sambutan di halaman kantor Bupati beberapa hari lalu setelah kembali mengikuti penetapan Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Selatan menjadi Undang-Undang di DPR RI 30 Juni 2022 lalu, ujarnya.

Romanus menjelaskan, kedua wakil rakyat itu jistru sudah banyak membantu terwujudnya daerah otonomi baru (DOB) Papua Selatan. Namun, ada yang memenggal pidaonya sehingga terkesan Yan P. Mandenas dan Komarudin Watubun menerima uang untuk meloloskan pasal pemekaran dalam revisi UU Otsus Papua.

Dia menegaskan rakyat di Merauke, Boven Digoel, Mappi serta Asmat selama kurang lebih 20 tahun berjuang agar Papua Selatan menjadi sebuah provinsi.

Perjuangan mereka akhirnya terwujud, menurut Romanus, tak lepas dari dukungan kedua anggota DPR yang disebutnya.