PIKIRAN RAKYAT - Dugaan manipulasi data pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) selalu terjadi setiap tahun. Pengaduan itu pun sering kali disampaikan masyarakat kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Barat

Terhadap permasalahan yang selalu berulang seperti ini, perhatian kita perlu dilakukan pada perbaikan sistem yang lebih luas. Yakni, perbaikan pelayanan pendidikan, dengan memeratakan akses maupun kualitas pelayanan pendidikan itu sen diri, dengan mengacu pada tujuan awal, yaitu mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah, ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana, Rabu, 13 Juli 2022.

Dan mengatakan, persoalan banyaknya manipulasi data domisili, bisa saja merupakan akar masalah dari PPDB, yakni adanya kesenjangan sebaran sekolah dan kesenjangan kualitas pelayanan di semua sekolah.

Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memperlihatkan dan meyakinkan masyarakat dengan upaya konkret dan terarah secara bertahap, kata Dan.

Baca Juga: Olahraga Malam Berbahaya Bagi Kesehatan? dr. Zaidul Akbar Menjawab

Selama pemerintah belum dapat menjamin pemerataan sebaran satuan pendidikan dan kualitas pelayanan, kata Dan, upaya oknum tertentu untuk mendekatkan domisili dengan sekolah ini berpotensi terus berulang.

Pemerataan akses sekolah itu, sebenarnya tidak perlu dengan membangun sekolah negeri. Namun, pemerintah juga dapat membantu pengembangan sekolah swasta yang terdekat dengan permukiman yang jaraknya jauh dari sekolah negeri.

Sedangkan untuk memeratakan kualitas pelayanan pendidikan, pemerintah perlu mulai menerapkan aturan rotasi dan promosi tenaga pendidik secara berkala, seperti halnya aturan yang diterapkan terhadap periode jabatan kepala sekolah selama ini, ucapnya.

Baca Juga: UPDATE Covid-19 Indonesia Kamis, 14 Juli 2022: Bertambah 3.584 Kasus Positif

Aturan teknis