Liputan6.com, Jakarta - Kuasa Hukum Ketum HIPMI Mardani Maming, Denny Indrayana, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak asal memanggil kliennya dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Denny meminta lembaga yang kini dipimpin Komjen Pol (Pur) Firli Bahuri menghormati proses hukum praperadilan yang tengah dijalankan pihaknya.

Kami telah mengirimkan surat kepada KPK yang pada intinya meminta semua pihak menghormati proses praperadilan yang sedang berlangsung, dan karenanya tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menunggu proses dan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ujar Denny dalam keterangannya, Kamis (14/7/2022).

Kuasa Hukum Mardani Maming lainnya, Bambang Widjojanto, menyebut ada unsur kriminalisasi dalam penetapan kliennya sebagai tersangka oleh KPK.

Bambang menyebut, atas dugaan itu pihaknya mengajukan upaya praperadilan melawan KPK di Pengadian Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Bambang berharap pihaknya bisa membuktikan sangkaannya itu kepada KPK dalam proses praperadilan.

Permohonan praperadilan ini dilakukan demi pernyataan KPK sendiri yang mengatakan akan melakukan penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, ujar Bambang.

Bambang menyebut ada upaya mengesampingkan aspek transaksi bisnis dan investasi dalam kasus Bendum PBNU itu. Ia menambahkan, isu kriminalisasi terhadap Mardani ini berbahaya bagi kepastian hukum di Indonesia.

Saya hadir di sini diminta oleh PBNU sebagai kuasa hukum dalam rangka membela nilai-nilai yang saya yakini, kata dia.

KPK melakukan pemeriksaan terhadap bendara umum pengurus Nahdlatul Ulama PBNU, Mardani Maming.