KBRN, Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan, pihaknya akan melakukan penataan ulang terhadap 22 menara telekomunikasi serta pembangunan infrastruktur digital baru di kawasan Candi Borobudur. 

Hal itu dilakukan, seiring dengan evaluasi dan penataan ulang kawasan Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). 

“Dalam rangka implementasi penataan kembali kawasan Candi Borobudur sehingga menjadi kawasan yang terintegrasi, memiliki wajah baru, manajemen baru, serta infrastruktur pendukung baru, tutur Johnny dalam keterangannya, Kamis (14/7/2022). 

Menkominfo menjelaskan, penataan infrastruktur pendukung manajemen dan wajah baru Candi Borobudur dirancang secara menyeluruh. Termasuk didalamnya infrastruktur fisik jalan dan sarana prasarana fisik serta infrastruktur digital. 

“Dalam kaitan dengan infrastruktur digital, kami telah melakukan penataan dan evaluasi di area radius 5 km dari pusat Candi Borobudur yang terdapat 22 menara telekomunikasi, jelasnya. 

Johnny menyebut, Kementerian Kominfo akan melakukan re-design atau desain baru, agar menjadi bagian dari penataan keindahan kawasan Candi Borobudur dengan tetap memperhatikan layanan telekomunikasi di sekitar candi. 

Menurutnya, ketinggian ideal menara telekomunikasi di sekitar kawasan Candi Borobudur maksimal sama dengan ketinggian teras Arupadhatu. Atau setara dengan 283 meter di atas permukaan laut. 

“Jadi 22 menara itu akan ditata ulang, akan dibentuk, atau di re-design ulang. Kami berharap bahwa pembangunan ini juga merupakan bagian dari kesatuan penataan ulang dan keindahan kawasan Candi Borobudur, ujarnya. 

Penataan ulang setiap infrastruktur di sekitar kawasan Candi Borobudur tidak hanya berkaitan dengan menara telekomunikasi. Namun meliputi menara listrik, sistem kamera pengawas, dan tanda-tanda evakuasi agar kawasan Borobudur lebih indah. 

“Maka sekali lagi, arahan Bapak Presiden sangat jelas bahwa kawasan cagar budaya ini harus betul-betul dijaga dengan baik, penataan harus mengacu kepada standar cagar budaya. Untuk itu, tentu komunikasi dengan UNESCO dan Kementerian Dikbudristek perlu kita lakukan agar apa yang dilakukan sejalan dengan semua persyaratan cagar budaya, pungkasnya.