Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap besaran kebutuhan dana untuk menekan emisi karbon (CO2). Menurut perhitungannya, angkanya fantastis hingga Rp 3.500 triliun.

Diketahui, seluruh dunia kini berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi karbon dalam perhatiannya terhadap perubahan iklim. Termasuk Indonesia yang telah menetapkan Nationally Determined Contribution (NDC) dalam menurunkan emisi karbon 29 persen dengan kemampuan sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional di 2030.

Biayanya mengejutkan, itu mencapai USD 243, hanya untuk (pengurangan emisi di sektor tenaga) listrik, kalau diterjemahkan Rp 3.500 triliun, katanya dalam Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Rabu (13/7/2022).

Sementara APBN kita sekitar Rp 3.000 triliun, tambahnya.

Menurutnya, biaya ini diperlukan untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen setara 314 juta ton CO2, atau 41 persen yang setara 446 juta ton CO2. Untuk itu ia berharap ada peran selain ditanggung oleh anggaran negara.

Tapi itu tidak berarti hanya datang dari uang yang didapatkan oleh pemerintah, pemerintah telah memainkan peran yang sangat penting, katanya.

Peran swasta sangat penting, peran keuangan (dari) internasional sangat-sangat penting. Dan itulah mengapa pertanyaan tentang bagaimana Anda dapat membuat kebijakan untuk memungkinkan dan menarik pembiayaan yang tidak hanya berasal dari pemerintah untuk dapat membiayai pengurangan CO2 dalam konteks global, terang Sri Mulyani.