KBRN, Jakarta: Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya menargetkan 2.5 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha pada tahun 2022. 

Hal itu disampaikan Tetan, usai menghadiri pemberian NIB kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Gedung Nanggala, Komplek Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (13/7/2022). 

Target kita NIB tahun ini 2.5 juta dan hari ini sudah 1.5 juta. Insya Allah dengan pendekatan yang komorehensif dan pendampingan kepada UMKM dalam pengurusan ini, dan kemudahan dari OSS (Online Single Submission) saya kira ini bisa tercapai, kata Teten.

Menurut Teten, Presiden memberikan beberapa catata bagaimana menghubungkan aplikasi OSS dengan sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan pelakum UMKM untuk usaha.

Saya kira sebagaimana yang disampaikan bapak Presiden, transformasi dari usaha informal ke formal dengan kemudahan izin berusaha sangat penting untuk bisa mengakes KUR, akses sertifikasi-sertifikasi, termasuk izin edar dari BPM  yang sangat diperlukan bagi UMKM, ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai dengan 12 Juli 2022 tercatat sebanyak 1.507.235 NIB telah diterbitkan melalui sistem OSS. 

Dari angka tersebut, 98 persen merupakan NIB pelaku UMKM dan 2 persen pelaku usaha menengah dan besar.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menargetkan NIB bagi pelaku UMKM dapat diterbitkan hingga 100.000 per hari.

Dan saya senang NIB yang terbit dari Agustus 2021 sampai Juli 2022 sudah 1.5 juta. Dulu sebelum ada OSS, sebelum ada OSS itu perhari paling hanya 2.000 izin keluar, hanya Rp2.000. Sekarang sudah sampai angka 7.000 sampai 8.000 perhari.

Tapi yang saya minta bukan angka tujuh ribu delapan ribu perhari yang saya minta 100.000 perhari izin harus keluar, kata Presiden.

Kepala Negara mengungkapkan, UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air. 

Menurutnya, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65.4 juta pada tahun 2021 dengan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai 61 persen.

Oleh sebab itu pemerintah kalau enggak mengurus UMKM, keliru, salah besar, sebutnya. 

Dan penyerapan tenaga kerja 97 persen itu di UMKM, bukan yang gede-gede (perusahan), ini perlu dicatat, ucap Presiden.