Begitu kata Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma di sela-sela acara Ziarah ke makam Bapak Koperasi Indonesia yang juga Wakil Presiden RI Pertama, Mohammad Hatta, Selasa (12/7).
 
Kondisi ini, ujar Lieus, tentu saja sangat memprihatinkan. Sebab, koperasi yang menjadi salah satu penyokong utama dari berdirinya Republik Indonesia, dilupakan begitu saja.

“Ini mengindikasikan betapa ekonomi kapitalistik dan liberal semakin kuat menanamkan kukunya di Indonesia, kata Lieus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/7).
 
Lieus menengarai, dalam rangka memperingati hari Koperasi ke-75, hanya Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) yang membuat acara secara nasional dengan melakukan ziarah ke makam Bung Hatta di pemakaman umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

“Ironisnya, dalam acara itu tidak ada satu pun pejabat negara yang menghadirinya, ujar Lieus.
 
Upacara peringatan Hari Koperasi ke-75 itu sendiri dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini menjadi anggota DPD RI, Profesor Jimly Asshiddiqie, yang bertindak selaku inspektur upacara.
 
Wakil Ketua Umum DPN Dekopin, Ferry Juliantono mengatakan, ziarah ke makam Bung Hatta dan ibu Rahmi Hatta tersebut dilakukan guna menghormati jasa-jasa Bung Hatta baik sebagai proklamator, sebagai mantan wakil presiden dan juga sebagai bapak Koperasi Indonesia.
 
Ditambahkan Ferry, momentum peringatan hari koperasi tahun ini harus dimanfaatkan untuk mengembangkan tekad melawan praktik oligarki ekonomi demi menegakkan kedaulatan rakyat.

Atas dasar itu pula, katanya, usai ziarah dilakukan penandatanganan ikrar perlawanan terhadap oligarki oleh sejumlah tokoh seperti Prof. Jimly Assiddiqie, Ferry Juliantono, Silviana Murni, Syahganda Nainggolan, Andrianto, Gus Aam cucu pendiri NU KH. Wahab Hasbullah, Lieus Sungkharisma, dan lainnya.
 
Lieus yang turut hadir dalam ziarah ke makam Bung Hatta tersebut membenarkan pernyataan Ferry.

“Hari ini bahkan tidak hanya perekonomian Indonesia yang dikuasai oleh oligarki, tapi juga kehidupan politik nasional. “Akibatnya rakyat kecil terus terpinggirkan baik secara ekonomi maupun secara politik, katanya.
 

Padahal, tambah Lieus, praktik oligarki baik di bidang ekonomi maupun politik tidak sesuai dengan konstitusi.

Karena itulah kita harus bersama-sama dengan Dekopin merebut kembali kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan politik ini. Salah satu caranya adalah melalui koperasi, ujar Lieus.