RM.id  Rakyat Merdeka - Hasil riset teranyar Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dirilis pada hari ini menyebutkan, sebanyak 78 persen dari total 1.200 responden yang mewakili masyarakat Indonesia, setuju Rusia dan Ukraina diundang secara bersamaan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, pada November mendatang.

Angka ini lebih tinggi, dibanding jumlah responden yang setuju Indonesia hanya mengundang Rusia di KTT G20.

Jumlah responden yang setuju mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin, tanpa mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, hanya 69 persen.

Untuk diketahui, sejak 24 Februari lalu, Rusia telah melancarkan serangan militer ke Ukraina. Hingga saat ini, perang kedua negara tersebut masih belum usai. 

Berita Terkait : Ketum GMKI: Jokowi Ingatkan Kita Pada Bung Karno

Secara umum, masyarakat setuju, Rusia sekaligus Ukraina diundang. Masyarakat kita suka yang tengah-tengah saja, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangan hasil survei yang disampaikan secara virtual melalui kanal YouTube di Jakarta, Senin (12/7).

Burhan menjelaskan, mengundang Rusia dan Ukraina sekaligus, adalah salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan pemerintah.

Sebab, jika hanya Rusia yang diundang, muncul penentangan dari negara-negara Barat. Hingga akhirnya, muncul inisiatif mengundang Ukraina, meski negara tersebut bukan anggota KTT G20.

 Zelensky diundang untuk menetralkan kemarahan negara-negara Barat.

Berita Terkait : Pentingnya Menjaga Ketahanan Pangan

Cara itu ternyata disetujui masyarakat kita, ucap Burhan.

Mayoritas responden, dengan angka 84,7 persen  mendukung pernyataan tegas pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI. Bahwa Indonesia memandang Rusia dan Ukraina sebagai sahabat dekat, dan ingin membangun persahabatan yang lebih kuat dengan kedua negara itu.

Hal tersebut merupakan mandat dari UUD NRI 1945, agar Indonesia turut menjaga perdamaian dunia.

Kebijakan ini juga di-approve oleh masyarakat secara umum, tandas Burhan.

Berita Terkait : Mentan Tinjau Posko Dan Peternakan Di Gresik, Pastikan Penanganan PMK Terkendali Dan Optimal

Survei bertajuk Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi dijalankan pada tanggal 16-24 Juni, dengan menggunakan metode multistage random sampling. Serta toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Quality control terhadap hasil wawancara, dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor, dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control, tidak ditemukan kesalahan berarti. ■