Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan menunggu proses hukum yang sedang berjalan terhadap organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait dugaan penyalahgunaan dana donasi. Anies menyatakan hal itu menanggapi kemungkinan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencabut izin ACT.

Biarkan proses hukum berjalan, biarkan audit dilakukan, proses hukum dilakukan, biarkan proses berjalan, kata Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (10/7).

Anies menyatakan Pemprov DKI sepenuhnya menghormati proses hukum yang ada, terutama proses pengauditan. Bagi dia dalam persoalan ACT ini aturan hukum akan dijadikan rujukan.

Jadi kita ingin menghormati aparat penegak hukum, menghormati aparat audit yang sedang melakukan prosesnya dan baru melakukan tindakan setelah ada kesimpulan-kesimpulan. Kan begitu prosedurnya, jelas Anies.

Anies menjelaskan Pemprov DKI tidak akan bertindak sebelum ada kejelasan data. Pihaknya kata Anies, baru akan menentukan langkah terhadap ACT setelah adanya kesimpulan.

Justru kalau kita bertindak sebelum ada data, sebelum ada kesimpulan yang lengkap nanti bisa-bisa kita menghakimi berdasarkan opini, kata dia.

2 dari 2 halaman

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan Pemprov DKI sebagai penyelenggara negara memutuskan sikap berdasarkan data. Hal itu lanjut Anies, menunjukkan sikap bertanggung jawab dan tidak menghakimi.

Kita sebagai penyelenggara negara harus mengambil sikap yang bertanggung jawab. Salah satu sikap bertanggung jawab adalah mengambil keputusan berbasis data, berbasis kelengkapan informasi, katanya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), mengatakan sedang mendalami proses evaluasi izin kegiatan operasional ACT.

Sedang proses evaluasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguschandra melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Benni menjelaskan, adapun SKPD yang sedang dalam proses evaluasi izin ACT ini salah satunya dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Namun, Benni tidak mengatakan lebih lanjut kapan hasil evaluasi perizinan ACT akan diungkapkan ke publik.

Reporter: Winda Nelfira/Liputan6