Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Barat Daya menjadi RUU inisiatif DPR. Dengan begitu RUU yang menjadi usulan dari Komisi II tersebut bisa dibahas lebih lanjut.

Adapun penetapan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan menjadi inisiatif DPR dilakukan dalam rapat paripurna.

Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel yang memimpin jalannya rapat paripurna mengatakan bahwa pembahasan RUU tersebut bisa dilakukan pada masa reses yang dimulai pada Jumat (8/5/2022) hingga pertengahan Agustus 2022.

Dapat segera melakukan pembahasan pada saat masa reses dengan meminta izin kepada pimpinan DPR, kata Gobel.

Baca Juga: Pemerintah Fiji Apresiasi Undangan Indonesia Hadiri Pertemuan G20

Sementara itu, terpisah setelah rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat merupakan tindak lanjut dari pembentukan tiga undang-undang daerah otonomi baru (DOB) Papua yang sudah disahkan lebih dulu.

Setelah melalui pertimbangan dan pemikiran dan diskusi yang panjang antara pemerintah dengan DPR kemudian diusulkan agar ada satu lagi daerah otonomi baru, yaitu Papua Barat Daya, kata Puan.

Sebagai informasi, dengan penambahan provinsi baru tersebut maka akan mempengaruhi daerah pemilihan untuk penyelenggaraan pemilu. Karena itu butuh penyesuaian kembali terkait dengan Peraturan KPU atau KPU.

Menanggapi itu, Puan menyebut bahwa pimpinan DPR dan Komisi II termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu akan melakukan rapat konsultasi membahas persoalan tersebut. Komisi II nantinya juga dipersilakan untuk melakukan pembahasan bersama KPU perihal PKPU

Kepada Komisi II untuk bisa melakukan rapat di masa reses sehingga nantinya PKPU yang akan muncul atau yang akan dihasilkan itu sebelum tanggal 29 Juli memang adalah PKPU yang sudah dikoordinasikan oleh DPR, tuturnya.

Baca Juga: Tersandung Kasus Dana Pokir, Demokrat Berhentikan Ilham Maulana dari Ketua DPC dan Wakil Ketua DPRD Padang