RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengatakan, pemerintah harus meningkatkan tata kelola yang baik, akuntabilitas, serta integritas pada sektor pelayanan publik dan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Firli pada acara G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) putaran kedua di Bali.

Berita Terkait : Bahlil Ajak Anggota G20 Bangkit Dari Keterpurukan

“Pemangku kepentingan harus membantu menumbuhkan lingkungan berintegritas, nilai etik, dan norma akuntabilitas. Di mana masing-masing pihak punya peran penting mencegah dan memberantas korupsi. Sehingga spirit pertemuan ini adalah berkolaborasi dan bekerja sama satu sama lain, kata Firli.

Kepada para Delegasi Negara Anggota G20 yang hadir langsung maupun virtual, Firli mengatakan, dalam memerangi korupsi, tidak ada entitas yang bisa melakukannya sendiri. Maka dengan diskusi dan negosiasi yang konstruktif dalam G20 ACWG ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen keluaran yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan upaya pemberantasan korupsi global.

Berita Terkait : PPATK: Dana ACT Diduga Mengalir Ke Salah Satu Anggota Teroris Al-Qaeda

Lebih lanjut, Firli memaparkan, G20 dibentuk setelah krisis keuangan 2008 dan ACWG dibentuk dengan tujuan untuk memastikan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan standar internasional melawan korupsi. Maka agar misi ini berhasil, Anggota G20 harus memperkuat kerja samanya.

“Peningkatan kolaborasi antikorupsi sangat penting, terutama karena kita masih menghadapi dampak krisis pandemi, agar kita bersama-sama pulih, pulih lebih kuat, pesan Firli.

Berita Terkait : Laga Pembuka Liga 1, Bali United Waswas Kekuatan Baru Persija

Pertemuan putaran kedua G20 ACWG dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 5-8 Juli 2022 di Bali. Firli berharap, dengan jadwal pembahasan yang padat tersebut pertemuan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari Bali.