Merdeka.com - 15 perusahaan biro haji yang tergabung dalam Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Amphuri) di Jawa Tengah (Jateng) diperkirakan gagal memberangkatkan para calon jemaah furoda ke Mekkah. Sebab proses pemberangkatan calon jemaah haji tersebut tidak masuk dalam sistem pemerintah Indonesia.

Jadi proses keberangkatan jemaah haji furoda itu diatur langsung dari kerajaan Arab Saudi. Kalau di Jateng sendiri ada 50 persen anggota yang memberangkatkan jemaah furoda, itu pun peluang gagalnya sangat tinggi, kata Ketua Amphuri Jawa Tengah Endro Dwi Cahyono, Kamis (7/7).

Dia menjelaskan pemberangkatan jemaah haji furoda selama ini selalu menyalahi aturan karena tidak melalui jalur resmi yang ditentukan pemerintah.

Sebab jemaah haji foruda berangkat adalah orang yang mendapatkan jatah undangan khusus dari tokoh masyarakat atau amir yang tinggal di Arab Saudi.

Sedangkan visa yang digunakan jemaah furoda tidak menggunakan dokumen resmi. Maka dari itu banyak jemaah gagal menunaikan haji karena dideportasi.

Mereka visanya amil atau untuk kerja makanya ketika sampai di Arab langsung dideportasi. Sedangkan yang punya visa furoda itu hanya dimiliki tokoh masyarakat para amir yang punya hubungan keluarga dengan kerajaan Arab, jelasnya.

2 dari 2 halaman

Terkait data jemaah furoda yang berangkat ke Mekkah tidak bisa terdeteksi karena informasinya tertutup dan pemberangkatannya tidak bisa dipastikan. Sedangkan mengenai biaya pemberangkatan setiap jemaah dikenai biaya 180 ribu dolar Amerika atau Rp270 juta.

Jadi kita sendiri dari Amphuri tidak pernah tau jemaah yang berangkat berapa banyak, usianya berapa? Sebab kepastian jadwal berangkat langsung dari Saudi tanpa lewat pemerintah Indonesia, ujarnya.

Agar kejadian jemaah haji furoda gagal menunaikan ibadah haji tidak terulang, Endro akan mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya memilih biro haji yang punya izin resmi dari pemerintah Indonesia.

Kita akan sosialisasikan hal ini. Bahwa usahakan pilih biro yang benar-benar resmi, pilihlah biro yang punya standar sertifikat pemberangkatan ibadah haji. Sehingga jadwal keberangkatannya ada kepastian yang jelas, pungkasnya.