RM.id  Rakyat Merdeka - Beragam Perhelatan putaran kedua G20 Kelompok Kerja Antikorupsi (AntiCorruption Working Group/ACWG) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Nusa Dua, Bali, telah dibuka oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada Selasa (5/7).

KPK telah menyiapkan 4 isu prioritas untuk dibahas dalam forum ACWG ini. Salah satunya adalah isu Kerangka Regulasi dan Supervisi Peran Profesi Hukum pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Tindak Pidana Korupsi.

Isu akan menjadi rangkuman best practice atau compendium untuk meningkatkan awareness dan menjadi referensi terkait upaya mitigasi dan pencegahan TPPU.

Firli Bahuri menyatakan, hal itu menjadi agenda kedua ke dalam pembahasan isu prioritas KPK lantaran korupsi tidak bisa hanya ditangani dengan cara penindakan, menghukum orang.

Orang tidak kapok dihukum. Orang baru akan kapok kalau dikenakan TPPU, makanya kita ajak semua APH agar setiap tindak pidana korupsi dilekatkan dengan TPPU. Orang tidak takut hukuman badan, tapi takut dimiskinkan, ujar Firli dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (7/7).

Berita Terkait : KPK: Buronan Pasti Lakukan Berbagai Cara Biar Nggak Ditemukan

Isu lain yang dibahas dalam forum ini adalah peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Hasil akhir yang diharapkan adalah High Level Principles dan akan menjadi dokumen kesepakatan untuk diimplementasikan oleh negara-negara Anggota G20.

KPK melakukan kajian, lalu memetakan, mengapa korupsi masih ada dan apa yang harus dilakukan. Kemudian timbul kesimpulan, kita harus berdayakan para auditor, karena kalau auditornya bagus maka tidak ada penyelewengan uang negara, tuturnya.

KPK memanfaatkan audit dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, lantaran korupsi muncul dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengesahan, dan evaluasi. Itu ada peran audit, imbuh Firli.

KPK bekerja sama dengan instansi audit seperti BPK dan BPKP. Yang paling penting, lanjut Firli, bagaimana kita melakukan pencegahan terjadinya korupsi dengan memainkan peran audit.

Kalaupun terjadi tindak pidana korupsi, kita akan mainkan peran auditor untuk menghitung kerugian keuangan negara dengan benar karena muara akhir pemberantasan korupsi adalah kita harus mengembalikan kerugian sebesar-besarnya kerugian negara, bebernya.

Berita Terkait : Jangan Salah, Stunting Dan TBC Bukan Cuma Persoalan Warga Miskin

Kemudian, isu lain adalah Isu peningkatan pendidikan anti korupsi dan peran serta masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah Compendium of Good Practices on Public Participation and Anti-Corruption Education.

Dengan disepakatinya dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi praktik baik terkait partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi, yang dapat digunakan untuk Indonesia maupun negara G20 lainnya, dan bahkan negara non-G20.

Indonesia mengakui bahwa tidak ada badan yang bisa mengatasi korupsi sendiri. Kunci sukses adalah keterlibatan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, aku Firli.

Ini sesuai dengan Trisula Pemberantasan Korupsi di Indonesia, yaitu monitoring dan pencegahan korupsi, pendidikan dan partisipasi masyarakat, serta penindakan.

Dan isu terakhir yang dibahas adalah isu mitigasi risiko korupsi pada sektor energi terbarukan. Isu ini merupakan isu baru yang digagas oleh Indonesia.

Berita Terkait : Presiden Jokowi Minta Aparat Tak Keras Dan Kasar, Tapi Santun Dan Tegas

Dengan mulai dibahasnya pada ACWG diharapkan dapat membantu negara-negara yang sedang melakukan transisi energi, untuk memetakan potensi-potensi korupsi pada sektor energi terbarukan melalui studi kasus, jelasnya.

Firli berharap,4 agenda ini bisa disetujui pada periode keketuaan Indonesia tahun ini. Tahun, depan India yang akan menjadi ketuanya.

Inilah yang akan kita sampaikan dan perjuangkan. Tadi saya mengikuti 9 negara yang hadir fisik dan 10 negara hadir virtual, termasuk Uni Eropa, kelihatannya 4 focal point akan disepakati dan dirumuskan, ucap Firli.
 Selanjutnya