Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak terjadi tumpang tindih antara Indonesia Investment Authority (INA) dengan Kementerian Investasi terkait mengurus investasi di Indonesia.

Bahlil menjelaskan, INA merupakan lembaga investasi seperti lembaga keuangan nonbank, tidak lebih dari itu. Artinya INA tidak pernah mengeluarkan izin investasi. INA itu tidak mengurus izin, melainkan hanya sebuah instrumen korporasi yang bisa melakukan kegiatan bisnis namun akhirnya bisa mengurus izin investasinya di Kementerian Investasi.

“Sehingga tidak ada ruang lingkup tumpang tindih antara INA dan Kementerian Investasi, karena kita Kementerian Investasi bukan pengurus uang. Kita mencari investor datang baru kita bantu urus, kata Bahlil saat ditemui dalam acara bincang-bincang, Kamis (7/7/2022).

Menurutnya, INA itu membantu investasi terhadap proyek-proyek yang sudah ada. Misalnya, proyek tol Sumatera, dimana selama ini BUMN Karya dinilai membutuhkan suntikan dana, maka dijualah sebagian sahamnya melalui INA dengan perhitungan yang bagus.

“Jadi, tidak ada tumpang tindih antara INA dan Kementerian Investasi, menurut pandangan kami INA itu tidak lebih seperti Bank Mandiri. Hanya saja INA mengelola dana semacam ada saham negara disitu kemudian dia bisa melihat mana proyek-proyek yang bisa diambil kemudian dibiayai, jelas Bahlil.

Bahlil menegaskan, hubungan Kementerian Investasi dan INA baik dan saling mendukung. Indonesia memang membutuhkan INA, karena INA merupakan salah satu instrumen negara untuk melakukan ekspansi terhadap berbagai macam peluang-peluang investasi yang belum bisa digarap secara maksimal.

“Contoh (katakanla) UAE ingin menaruh uang USD 50 miliar , mau taruh dimana dia tidak mau taruh di bank. Dia mau taruh uang tapi negara ga jamin, kalau di taruh di Kementerian Keuangan dan dana sebagai pinjaman, maka akan ada pemeriksaan BPK, pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Jokowi mengaku tak masalah namanya dicatut oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk urusan investasi. Bahkan, Jokowi justru meminta agar Bahlil melayani para investor.