Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.567 kilometer pada 2024 dapat terwujud.

Mengutip dari berita KONTAN, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menyampaikan progres proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tahun 2022. Terdiri dari 26 proyek yang masuk tahap penyiapan, meliputi sebanyak 13 proyek jalan dan jembatan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meragukan mengenai penyelesaian proyek tersebut yang dikebut penyelesaian pada tahun 2024 nanti.

Hal ini mengingat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin menantang. Terlebih lagi anggaran yang akan dikeluarkan pada saat pemilihan umum (pemilu) 2024 yang akan besar.

Baca Juga: BPJT Siap Lelang 8 Proyek Jalan Tol Sebesar Rp 127,98 Triliun Lewat Skema KPBU

Apalagi terbagi biaya penyelenggaraan pemilu yang tidak murah. Kemudian ada pembengkakan subsidi energi dan kompensasi Rp 500 triliun lebih, belum kemudian dari belanja rutin, belanja pegawai dan belanja barang, ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (5/7).

Ia menyebut, saat ini anggaran infrastruktur tidak mungkin bisa direalisasikan, sehingga apabila mengandalkan utang maka penambahan pembiayaan utang di tengah pelemahan rupiah mempunyai konsekuensi, yaitu bunganya akan semakin mahal.

Pinjaman utang juga sekarang relatif sulit diserap di pasar, karena investor sedang menghindari lah negara berkembang, tuturnya.

Sehingga Bhima menyarankan untuk lebih selektif dalam menyelesaikan proyek infrastruktur atau dalam hal ini memilih mana yang diharuskan diselesaikan terlebih dahulu.

Baca Juga: Wow! Pemerintah Bakal Bangun Jalan Tol 18 Km, Rutenya Caringin-Cisarua-Gunung Mas

Selain pertimbangan tersebut, menurutnya juga ada dari pertimbangan utilitas. Lantaran harus diwaspadai resesi ekonomi global yang dapat menurunkan jumlah transportasi logistik atau akan berpengaruh terhadap variabel kendaraan pribadi yang melewati jalan tol. Alhasil, hal tersebut bisa menurunkan tingkat internal rate of return, sehingga kecil kemungkinan apabila swasta terlibat.

Selain itu, Bhima mengungkapkan, pada investor akan berhati-hati dan mungkin menghindari terlebih dahulu untuk masuk ke proyek jalan tol atau proyek infrastruktur lainnya.

Mereka juga mencermati kapasitas dari APBN, kondisi likuiditas dari BUMN, bagaimana kondisi global juga mempengaruhi cost overrun dari naiknya biaya material infrastrukturnya, ungkap Bhima.