Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana donasi oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). 

Harus diusut tuntas, karena yang menyumbang itu berharap dana digunakan semaksimal-maksimalnya untuk kepentingan yang memerlukan, kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (5/7/2022).

Dasco juga meminta masyarakat tak berspekulasi soal kasus tersebut. Ia mengimbau masyarakat menyerahkan ke aparat hukum. 

Kami mendesak aparat hukum untuk melakukan tindakan tegas terhadap dugaan penyelewengan dana umat ini. Kepada masyarakat luas sudah cukup jangan terlalu berspekulasi, serahkan saja kepada aparat penegak hukum, kepada aparat hukum kita minta diusut saya tuntas tuntasnya, ujarnya. 

Politikus Gerindra itu meminta Komisi III selaku komisi hukum ikut mengawasi penegakan hukum kasus ACT.

Kepada komisi teknis dalam hal ini komisi hukum komisi tiga untuk ikut mengawasi jalannya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, lanjutnya. 

Tak hanya pengusutan oleh polisi, Dasco meminta ada audit keuangan ulang ACT. Sementara terkait pembubaran ACT, Dasco menyerahkan kepada hasil penyelidikan. 

Apabila ada dugaan penyelewengan ke arah sana, tentunya kepolisian akan meminta diaudit dan bekerjasama dengan PPATK untuk membuktikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak.Masalah dibubarkan atau tidak dibubarkan tergantung hasil penyelidikan, pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menyatakan dugaan penyelewengan dana umat oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) harus diusut tuntas. Bahkan, ia menyebut opsi pembubaran ACT juga terbuka apabila benar tebukti ada penyelewengan.

“Berapapun yang diselewengkan itu menurut saya harus ditindak, bahkan kalau perlu ya dibubarkan ACT, diaudit, kata Yandri saat dihubungi awak media, Selasa (5/7/2022).

Politikus PAN itu mendesak BPK melakukan audit ulang laporan keuangan ACT. Selain itu, hasil audit harus disampaikan ke publik secara terbuka atau transparan.

“Perlu audit BPK dengan tujuan tertentu bisa dilakukan, karena telah lama berdiri dan menghimpun dana yang luar biasa. Jadi perlu disampaikan ke publik termasuk keterlibatan Kemensos, karena ini kan ranah Kemensos, perlu aturan yang lebih jelas untuk lembaga-lembaga filantropi, tegasnya.

Setelah audit BPK, Yandri meminta Kepolisian juga menelusuri dan mengusut tuntas dugaan penyelewengan oleh para petinggi ACT.  “Polisi bisa memanggil secara serius untuk menelusuri di mana letak penyimpangan dan kalau ada penyelewenangan harus dihukum secara pidana, pungkasnya.

Organisasi Aksi Cepat Tangap atau ACT sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, ACT diduga melakukan penyelewengan dana yang dihimpun dari masyarakat.