Liputan6.com, Jakarta Sejumlah fraksi DPR RI sepakat kinerja pemerintah sepanjang tahun 2021 belum maksimal untuk mendorong perekonomian nasional mencapai target asumsi makro dalam APBN. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bisa tumbuh 5 persen di 2021, nyatanya hanya tercapai 3,69 persen saja.

Melesetnya pertumbuhan ekonomi tersebut ditengarai akibat penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang belum maksimal. Tercermin dari penyerapannya yang hanya 87,96 persen atau Rp 655,14 triliun dari target sebesar Rp 744,7 triliun.

Realisasi penanganan Covid dan penyerapan dana PEN anya mencapai 87,96 persen dari alokasikan. Padahal pembekakan belanja di tahun 2021 diklaim pemerintah sebagai menangani pandemi dan pemulihan ekonomi, kata juru bicara Fraksi Gerindra Susi Marleny Bachsin dalam Sidang Paripurna Ke-27, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Selain itu, efektivitas penggunaan dana PEN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hanya 1,36 persen. Hal senada juga diungkapkan Fraksi Nasional Demokrat (NasDem). Dia menilai penyerapan dana PEN masih belum optimal mendorong perekonomian Indonesia tahun lalu. Khususnya pada penyerapan untuk bantuan UMKM dan korporasi.

Jika ditilik lebih lanjut, kontribusi terbesar melesetnya penyerapan dana pen dari realisasi dukungan UMKM dan korporasi, kata Juru Bicara Fraksi NasDem, Moh. Haerul Amri.

Pemerintah mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk anak sekolah ini adalah dari bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat miskin selama PPKM Darurat. BLTM anak sekolah merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH). Nilai t...