POJOKSATU.id, JAKARTA – Potongan video lama Yusril Ihza Mahendra sebut Ahok bukan WNI (warga negara Indonesia) kembali beredar dan viral di media sosial.
Dalam video lama itu, Yusril mengatakan dirinya sekampung dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, tepatnya di Belitung.
Yusril juga menyebut Ahok mempunyai darah Tiongkok.
Disebut Yusril, pemilik nama asli Basuki Tjahaja Purnama itu baru mendapatkan status sebagai WNI sekitar tahun 1986 ketika berumur 20 tahun.
Menanggapi hal itu, Koordinator Tim Hukum Merah Putih sekaligus Praktisi Hukum, C. Suhadi menilai Yusril Ihza Mahendra telah berbuat rasis.
Sebagai seorang ahli hukum, Yusril seharusnya dalam mengeluarkan pernyataannya terlebih dulu harus ditelaah.
BACA: Mantan Orang Dekat Ahok Membelot Ngedukung Anies, Orang Dekat Anies Malah Tanggapi Begini
“Yusril sikapnya yang kurang bijak dalam mengeluarkan pernyaan dan terkesan mengandung SARA, kata Suhadi, Selasa (5/7/2022).
Selain itu, Yusril juga semestinya bisa menjungjung tinggi perbedaan.
“Karena perlu diingat, tidak zamannya lagi menguntak-atik perbedaan yang sudah bhineka, sambungnya.
Suhadi mencontohkan kewarganegaraan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang orang tuanya berwarga negara asing saat pemerintahan Soeharto.
Namun kala itu, semua orang tahu bahwa Susi lahir di Tasikmalaya dan Alan Budi Kusuma lahir di Surabaya pada 1968.
Akan tetapi, status kedua pahlawan bulutangkis yang membawa nama Indonesia harum di kancah Internasional.
BACA: Kok Bisa Sekjen PBB jadi Wakil Menteri ? Yusril Ihza Mahendra Malam-malam Ditelepon Istana
“Dengan tertatih-tatih, mengurus Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang baru didapat delapan tahun sejak mereka mengurusnya, tepatnya 1996, ujarnya.
Karena itu, Suhadi mengecam pernyataan Yusril yang sikapnya kurang bijak dalam mengeluarkan pernyataan.
Apalagi, kata dia, yang dipermasalahkan Yusril berkaitan kedudukan dengan orang-orang keturunan pada priode 1978 hingga 1998.
“Kami mengecam pernyataan seorang Yusril akan sikapnya yang kurang bijak.
“Karena masa memasuki reformasi, tanpa SBKRI orang keturunan masih berkebangsaan China, bukan hanya BTP akan tetapi hampir semua orang, ujarnya. (fir/pojoksatu)
