Menyoal kasus ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi mengurai bahwa sebenarnya sudah ada aturan jelas tentang pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat dan dikelola negara. Di mana biaya operasional lembaga ditentukan oleh persentase dana yang dikelola.

“Namun, untuk yang dikumpulkan dan dikelola swasta belum ada aturannya. Di sini berlaku azas “wajar dan pantas, ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (5/7).

Untuk itu, Achsanul Qosasi menyarankan agar DPR RI dan pemerintah segera membuat UU Dana Kelolaan yang bersumber dari masyarakat.

Jika yang bersifat keagamaan, sambungnya, lembaga keagamaan sudah ada aturannya. Akan tetap, yang bersifat kemanusiaan belum memiliki aturan yang jelas.

“Jangan sampai ada lembaga yang berpesta atas musibah manusia, tutupnya.