RM.id  Rakyat Merdeka - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menelusuri aliran dana lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Hasilnya, tak hanya ditemukan indikasi penggunaan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga aktivitas terlarang.

Ya indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang, ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Senin (4/7).

Berita Terkait : Menteri Luar Negeri Rusia Bantah Putin Sakit-sakitan

Dugaan aktivitas terlarang itu, kata Ivan, mengarah kepada aksi terorisme. Sehingga, hasil penelusuran aliran dana itu telah diserahkan ke aparatur penegak hukum.

Yakni, ke Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Transaksi mengindikasikan demikian (terorisme) namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait, tuturnya.

Berita Terkait : Begini, Cara Input Dosis Vaksin Luar Negeri Tambahan Di Aplikasi PeduliLindungi

Tak hanya itu, menurut Ivan, pihaknya menemukan aliran dana ACT ke luar negeri. Hanya saya, dia tak merinci negara dan penerima dana tersebut.

Diketahui, berdasarkan laporan majalah Tempo, lembaga kemanusiaan ACT diduga menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi pimpinannya.

Berita Terkait : Pasca Dilantik, PPP Minta Dian Prasetio Dekat Dengan Kaum Tani Dan Nelayan

Saat menjabat Presiden ACT, Ahyudin diduga memperoleh gaji Rp 250 juta setiap bulan. Sementara posisi di bawahnya, senior vice president digaji Rp 200 juta per bulan, vice president Rp 80 juta, dan direktur eksekutif Rp 50 juta.

Selain itu, saat menjabat sebagai President ACT, Ahyudin difasilitasi tiga kendaraan mewah seperti Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CRV. Ditemukan pula dugaan dana ACT yang digunakan untuk kepentingan pribadi Ahyudin. ■