KBRN,Bandung: Pemkot Bandung akan membahas pemberlakuan lockdown lalu lintas hewan di tiga kecamatan terdapat kasus penyakit mulut dan kuku (PMK).

Hal itu menyusul keluarnya surat keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang status keadaan tertentu darurat PMK. 

Kita akan konsolidasi dan menyiapkan seperti apa, juklak juknisnya belum ada apakah harus lockdown, kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung Gin Gin Ginanjar kepada wartawan minggu (03/07/2022).

Gin Gin mengatakan, akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan status keadaan tertentu darurat PMK. 

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengeluarkan surat tentang daerah wabah PMK di Bandung yang berada di beberapa kelurahan di tiga kecamatan.

 Gin Gin mengutarakan, BPNB mengintruksikan pemerintah daerah untuk membuat satgas penanganan PMK.

Di Kota Bandung sendiri satgas telah dibentuk dan berjalan namun akan diperbaharui menyesuaikan dengan surat BNPB. 

Dikatakannya, tiga kecamatan yaitu Babakan Ciparay, Bandung Kulon dan Cibiru ditetapkan daerah wabah PMK. Namun tiap kecamatan tidak seluruh kelurahan terdapat kasus PMK hewan ternak. 

Seperti di Cibiru tidak semua kelurahan hanya dua kelurahan secara teknis apakah harus dilakukan semacam lockdown dua kelurahan itu, bebernya. 

Gin Gin menambahkan, pihaknya sendiri sudah melakukan pengetatan arus lalu lintas hewan ternak di tiga kecamatan tersebut.

Apabila lockdown sendiri maka arus lalu lintas hewan ternak ditiadakan sementara di daerah wabah. 

Secara prinsip tiga kecamatan kasus kita lakukan pengetatan, tandasnya.