Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 pada hari ini, Kamis (30/6).

“Kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Apakah RUU tetang kesejahteraan ibu dan anak dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? ucap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat.

“Setuju, jawab anggota dewan lalu palu sidang diketuk oleh Sufmi Dasco.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, RUU KIA dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Oleh karena itu, RUU KIA ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022.

RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak atau golden age yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak.

Atas dasar itu, RUU ini menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam RUU KIA, DPR akan memperjuangkan hak ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, perlakuan dan fasilitas khusus, serta dan prasarana umum. Salah satunya, kata Puan, dengan cuti melahirkan selama 6 bulan agar anak memiliki tumbuh kembang yang lebih baik.

“Ini juga demi mencegah stunting. Ibu-ibu bekerja diberi kesempatan lebih banyak setelah melahirkan. Supaya memberikan ASI-nya lebih penuh daripada hanya cuti 3 bulan, ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.