Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H Laoly menerima penghargaan Kaanib Ng Bayan Award atau Ally of Nation dari Presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte.

Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Filipina kepada Yasonna karena dinilai berjasa melalui kebijakan di bidang keimigrasian pada masa pandemi Covid-19. 

Penghargaan diberikan di malam Penghargaan Presiden untuk Individu dan Organisasi Filipina di Luar Negeri atau Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas (PAFIOO) 2021, yang digelar di Hotel Marriot Manila, Filipina, Rabu (29/6/ 2022).

Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte memberikan penghargaan itu atas dedikasi dan upaya Yasonna dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan orang Filipina yang tinggal di Indonesia. Yaitu melalui kebijakan politik dan pendampingan kepada warga Filipina yang ada di Indonesia.

Dalam pidatonya, Fransisco P Acosta mengatakan, gelaran PAFIOO kali ini memecahkan rekor penerima penghargaan terbanyak sejak pertama kali digelar di tahun 1991, yakni 56 individu dan organisasi. Para penerima tersebut dipilih dari 117 nominasi dari 31 negara.

Atas dedikasi dan upaya Menteri Yasonna H Laoly dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga Filipina yang tinggal di Indonesia melalui kehendak politik, keahlian, dan bantuannya, kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Yasonna Laoly mengapresiasi penghargaan dari pemerintah Filipina. Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil kebijakan yang mengutamakan keselamatan manusia, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Saya mengapresiasi untuk komunitas masyarakat Filipina di Indonesia yang telah mengusulkan saya sebagai salah satu penerima penghargaan tersebut. Dari lubuk hati paling dalam, saya dengan tulus menghargai apa yang telah kalian lakukan. Sekarang, saya telah menjadi saudara kalian, ujar Yasonna.

Selain itu, terdapat empat kategori yang diberikan pada kegiatan PAFIOO ini, yakni Kaanib Ng Bayan, Penghargaan Lingkad Sa Kapwa Pilipino, Banaag, dan Pamanan ng Pilipino.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan penjelasan terkait pro-kontra pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).