Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK), mengunjungi Suara Surabaya (SS) Media, pada Rabu (29/6/2022).

Kunjungan ini merupakan salah satu agenda tim Satgas tersebut di Kota Surabaya, untuk memperoleh tanggapan tidak hanya dari pemerintah daerah, namun juga pelaku usaha, media, sineas, industri kreatif, serikat pekerja, aktivis mahasiswa dan banyak elemen lainnya tentang UU Cipta Kerja.

Joshua Breinhmamana Ginting Tenaga Ahli Satgas UUCK pada suarasurabaya.net menyampaikan, selain tanggapan juga dibutuhkan masukan terkait dampak munculnya UU tersebut. Dampaknya, kata Joshua, memang sangat terasa khususnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah PP No.5  tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Ada juga beberapa dampak yang timbul seperti izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung yang diatur dalam SIMBG. Kita juga memberikan masukan dan follow up kepada pemerintah daerah, terkait yang sudah mereka keluh kesahkan tahun 2021 kemarin. Kita inventarisir permasalahan mereka dan ditindaklanjuti pemerintah pusat, paparnya.

Untuk sosialisasi pada pemerintah daerah, Joshua mencontohkan, tentang proses pengurusan Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG), selama ini harus ada Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah, untuk mendapatkan retribusi dari proses pengurusan perizinan tersebut. Tetapi dengan adanya PP Nomor lima tersebut, terdapat beberapa perubahan.

“Saat ini pemerintah sudah memberikan diskresi melalui surat Kementerian Dalam Negeri, Keuangan dan PUPR yang bisa memberikan keringanan untuk bisa langsung memperoleh retribusi dalam kurun waktu dua tahun, meski proses perizinan IMB (izin mendirikan bangunan) secara manual, contohnya

Joshua menjelaskan jika beberapa hal tersebutlah yang akan disampaikan dalam rangkaian agenda Satgas Sosialisasi UUCK di Kota Pahlawan.

Sementara itu, jika nantinya terdapat feedback dari masyarakat yang mengarah ke saran atau bahkan perubahan substansial pasal UUCK selama sosialisasi, kata Joshua, akan dicatat untuk disampaikan pada Kementerian yang menjadi leading sector.

“Akan kita catat terlebih dahulu dan disampaikan ke Kementerian Perekonomian untuk diformulasikan, baik melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan turunan lainnya, ucapnya.

Tenaga Ahli Satgas UUCK juga mengungkapkan, jika sosialisasi akan terus dilakukan dalam kurun waktu dua tahun yang akan berakhir pada November 2023 mendatang, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 91.

Untuk merespon putusan MK tersebutlah, Satgas Percepatan Sosialisasi UUCK melalui serangkaian agendanya, akan menyerap seluruh aspirasi yang nantinya diharapkan bisa melahirkan kebijakan yang tepat dan sesuai melalui partisipasi publik. (bil/ipg)