KBRN, Jakarta: Kementerian Perhubungan menargetkan rehabilitasi sebanyak 29 pelabuhan penyeberangan hingga akhir tahun 2022. 

Direncanakan pembangunan rehabilitasi pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan oleh Dirjen Perhubungan Darat yang selesai pada 2022 ada di 29 lokasi, kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta dilansir dari laman Antara, Rabu (29/6/2022).

Lalu tahun 2023 sebanyak 24 lokasi, dan pada tahun 2024 sebanyak enam lokasi, sambungnya.

Pemerintah telah menyusun cetak biru pengembangan transportasi penyeberangan tahun 2010-2030 melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010. 

Dalam aturan tersebut, Indonesia terbagi menjadi tiga sabuk lintas penyeberangan, yakni sabuk utara, sabuk tengah dan sabuk selatan.

Sabuk utara telah terhubung, sabuk selatan juga telah terhubung. Sabuk tengah, sampai dengan saat ini ada yang belum terhubung yaitu dari Manggar (Bangka Belitung) sampai dengan Kalimantan Barat, di Ketapang, ungkap Cucu.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah terus mendorong pembangunan pelabuhan penyeberangan agar dapat mendukung konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.

Hingga tahun 2021 telah terbangun 238 pelabuhan penyeberangan, di mana sebanyak 226 diantaranya telah beroperasi, kata dia.

Dia mengatakan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, Ditjen Perhubungan Darat ditargetkan untuk membangun 36 lokasi pelabuhan penyeberangan.

Sampai dengan tahun 2022, Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan sebanyak 11 lokasi dari target 36 lokasi sampai 2024, ungkap dia.

Cucu menjelaskan, adanya celah antara target dan realisasi pembangunan pelabuhan penyeberangan terjadi karena terbatasnya anggaran dan kesiapan jalan akses.

Maka, Kemenhub mengharapkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kebutuhan jalan akses menuju simpul pelabuhan penyeberangan. Kemenhub juga meminta komitmen dari pemerintah daerah terkait kesiapan lahan yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat maupun yang akan dikelola pemda, kata Cucu.