NATUNA - Sebuah kantin berukuran 5 x 8 meter pada objek wisata di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau tidak ada manfaat bagi warga setempat. Ironisnya, biaya keseluruhan pembangunan kantin tersebut menelan Dana Desa (DD) hampir Rp500 juta.
Kepala Desa Cemaga, Fiter Hadison mengatakan, pembangunan kantin tersebut dilakukan secara bertahap. Kantin yang berada di objek wisata Pulau Akar itu mulai dibangun pada tahun 2019 lalu.
Pembangunan kantin di Pulau Akar itu karena keuangan tersendat juga. Pembangunan secara bertahap dari 2019. Saya melanjutkan penambahan pelantar dua kali dan atap, ujar Fiter Hadison, Rabu (29/6/2022).
BACA JUGA:KPK Usut Suap Izin Pembangunan Ritel Lewat 3 Kadis Pemkot Ambon
Dia melanjutkan, pembangunan kantin sejalan dengan penetapan status Pulau Akar sebagai Geopark Nasional. Para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Akar diharapkan tertarik untuk berbelanja dan beristirahat di kantin tersebut.
Sementara itu, Desa Cemaga mengucurkan dana sebesar Rp151 juta untuk bangunan kantin seluas 40 meter persegi pada tahun 2019. Sedangkan untuk pembangunan pelantar kantin dilakukan secara dua tahap dengan total Rp265 juta. Untuk pemasangan atap kantin, Desa Cemaga menganggarkan dana sebesar Rp51 juta pada tahun 2022.
Ironisnya, kantin tersebut tidak beroperasi setiap hari meski sudah menghabiskan Dana Desa yang besar. Padahal, Dana Desa dari pemerintah pusat dianjurkan untuk pemberdayaan masyarakat.
Tidak ada manfaat secara keseluruhan. Tapi terbangunnya kantin itu, nanti kalau sudah berkembang dan banyak yang berwisata, mungkin ada jualan makanan dan minuman, katanya.
Fiter juga mengatakan, kantin ini akan menghadirkan live musik untuk menarik wisatawan berbelanja saat liburan di Pulau Akar. Pasalnya tidak ada pengunjung yang datang jika hanya menjual makanan dan minuman saja.
Rencananya ada live music biar datang orang. Kalau berharap jualan gorengan, tak ada yang datang, paparnya.
Selain Pulau Akar, fasilitas umum yang menyerap Dana Desa cukup besar di kawasan tersebut adalah pemeliharaan jembatan desa atau tambatan perahu sepanjang 50 meter. Fasilitas tersebut menghabiskan dana mencapai Rp530 juta.
Angka itu cukup fantastis hanya untuk perawatan jembatan. Namun Fiter beralasan bahwa dana itu untuk pembangunan jembatan baru karena jembatan lama yang terbuat dari kayu telah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.
Bukan perawatan, tapi pembuatan baru. Dulu jembatan kayu, tapi sudah rusak, jadi dibongkar dan dibuat baru, papar Fiter.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 Ayat (4) Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dukungan pendanaan penanganan Covid-2019 paling sedikit 8% dan Program sektor prioritas lainnya. (NDA)