PIKIRAN RAKYAT - Aliansi BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama elemen masyarakat sipil lainnya di Jawa Barat menyerukan aksi turun ke jalan pada Kamis, 30 Juni 2022 besok di Bandung.

Aksi itu bertujuan memberikan aspirasi agar DPR dan pemerintah tidak mengesahkan pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai dapat mengancam kehidupan berdemokrasi.

Ketua BEM Kema Unpad, Virdian Aurellio Hartono mengatakan beberapa pasal yang paling diawasi mahasiswa adalah Pasal 273, tentang Penyelenggaraan pawai, Unjuk rasa atau demonstrasi tanpa izin.

Baca Juga: Segera Bergabung ke Klub Malaysia, Akun Instagram Jordi Amat Diserbu Netizen

Pasal itu dianggap akan menjadi alat aparat bertindak represif kepada massa aksi di lapangan.

Kemudian, Pasal 218, tentang Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal ini dapat menjadi teror untuk publik, begitu juga terhadap Pasal 240 Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Bagian Penghinaan terhadap Pemerintah.

RKUHP masih memuat pasal-pasal seperti pasal penghinaan pemerintah yang menegasikan dan mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip persamaan kedudukan warga negara dan pemerintahan di hadapan hukum, tuturnya.

Baca Juga: Penghasilan Caisar YKS dari Live TikTok Capai Dua Digit: Alhamdulillah Ada Roda 2 dan Roda 4

Tidak ada alasan untuk tidak menghapus pasal ini, kejelasan mengenai delik materil pun masih bermasalah, kata Virdian melalui siaran pers, Rabu, 29 Juni 2022.