MerahPutih.com - Sebanyak 12 outlet Holywings di Jakarta yang ditutup oleh Pemerintah DKI. Bar ini dinilai menyalahi aturan yang berlaku, terutama terkait izin penjualan minuman beralkohol. Penutupan tersebut akan berdampak pada nasib 3000 karyawan Holywings di DKI Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengakomodir karyawan Holywings, yang kemungkinan terkena pemutusan hubungan kerja atau di rumahkan, menjadi anggota JakPreneur.
Baca Juga:
Pemprov DKI Cek Kafe Holywings di Pondok Indah yang Katanya Belum Ditutup
Gerak cepat Satpol PP untuk menutup outlet Holywings patut diapresiasi, ini bagian dari pembinaan dan penertiban. Namun, Pemprov DKI Jakarta harus meminimalisir dampak yang lebih besar pada karyawan Holywings, katanya di Jakarta, Rabu (29/6).
Ia berharap, penutupan outlet Holywings dilakukan berdasarkan kajian dan pertimbangan yang matang.
Politisi Partai Demokrat ini ingin, setiap kegiatan usaha di Jakarta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan jika ingin menjalankan bisnisnya di Jakarta semua aturan harus dipatuhi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Benny Agus Chandra mengatakan, pihak Holywings bisa memperbarui izinnya bila ingin kembali mengoperasikan tempat tersebut.
Ya nanti kan (pembaharuan izin) di OSS-kan (online single submission). Kami tetap membantu, kami ingin beri kemudahan tetapi lebih bertanggung jawab, papar Benny.
Menurut Benny, kasus pencabutan izin Holywings juga berhubungan dengan masalah pajak yang tidak dibayarkan sesuai dengan jenis usahanya. Beberapa gerai di Jakarta belum memiliki sertifikat standar Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia (KBLI) 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi.
Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan KBLI yang harus dimililiki oleh operasional usaha bar, yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non-alkohol, katanya. (Asp)
Baca Juga:
Holywings Bisa Dibuka Kembali Setelah Punya Izin Pembukaan Bar
