MerahPutih.com - Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengubah 22 nama jalan, gedung, dan zona khusus di ibu kota menuai kritik dari mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, ada yang lebih penting dari sekadar mengubah nama jalan. Yakni, mengubah daerah kumuh di sekitar jalan tersebut agar lebih manusiawi.

Maka eloknya itu bukan hanya sekadar mengganti nama jalan, yang lebih substansi adalah sebetulnya mengubah kehidupan-kehidupan yang kumuh di sekitar jalan itu menjadi yang lebih manusiawi. Ya, manusianya yang diubah, kata Djarot di gedung KPK, Jakarta, Senin (27/6).

Baca Juga:

BPN DKI Pastikan Biaya Perubahan Nama Jalan di Sertifikat Tanah Gratis

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, pengabadian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan atas jasa para tokoh bagi masyarakat.

Djarot menilai, ketimbang mengubah nama jalan untuk mengabadikan jasa para tokoh Betawi, lebih baik Pemprov DKI mengembangkan seni-seni dan budaya Betawi. Termasuk lebih memerhatikan kehidupan para seniman Betawi.

Hendaknya budaya Betawi ini harus dikembangkan bagaimana dengan lenong kita? Bagaimana dengan palang pintu kita? Bagaimana dengan seniman-seniman Betawi? Bagaimana kehidupannya? Itu yang harus ditekankan daripada sekadar mengganti nama jalan, beber dia.

Baca Juga:

Jalan-jalan ke Uni Eropa Tidak Bebas Biaya Mulai 2023

Menurut Djarot, mengganti nama jalan memang mudah dilakukan. Namun dia menekankan kepada Pemprov DKI dampak dari perubahan nama jalan tersebut.

Itu punya dampak yang cukup serius, dan ini kalau menurut saya, itu bisa membebankan warga, ya. Sekarang ganti surat itu apa gratis itu? Termasuk ganti BPKB, NPWP, nama-nama perusahaan dan sebagainya, ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Anies Pastikan Perubahan Dokumen Imbas Pergantian Nama Jalan Gratis