MerahPutih.com - Merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ribuan hewan ternak di 19 provinsi menjadi ujian bagi pemerintah.
Anggota Komisi IV DPR, Slamet mendesak, langkah konkret dari pemerintah dalam menangani wabah penyakit PKM agar penyebaran tidak tambah meluas.
Baca Juga:
Kemenag Terbitkan Edaran Pelaksanaan Kurban di Tengah Wabah PMK
Apabila menurut pemerintah sudah sangat cepat, seharusnya penyebaran tidak sampai meluas ke 19 provinsi, ujar Slamet dalam keterangannya, Minggu (26/6).
Anggota Fraksi PKS ini mengungkapkan, pemerintah dalam menghadapi wabah PMK ini, perlu mengalokasikan anggaran secara cepat dan tepat.
Ini hanya butuh Rp 5 triliun saja untuk penanganan secara penuh wabah PMK, ujarnya.
Menurut Slamet, dengan porsi anggaran tersebut, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk kesulitan terkait alokasi anggaran yang dibutuhkan bagi penanganan PMK.
Saya meminta bukti atas apa yang diungkapkan Presiden Joko Widodo, dengan dikeluarkannya anggaran untuk kemudian segera menangani ini sehingga penderitaan dari petani kita segera teratasi, harap Slamet.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta distribusi vaksin bagi hewan ternak dipercepat sebagai salah satu upaya mengendalikan penyebaran penyakit mulut dan kuku.
Populasi sapi di Indonesia saat ini sekitar 18 juta ekor. Maka, untuk mengejar 'herd immunity' paling tidak 70 persen sapi dari total populasi yang ada harus sudah divaksin, kata Menko Muhajir.
Pemerintah pada saat, kata ia, ini telah mempersiapkan pengadaan tiga juta dosis vaksin PMK darurat. Pengadaan tahap pertama vaksin darurat sebanyak 800 ribu dosis dan tahap selanjutnya sebanyak 2,2 juta dosis.
Sebagian vaksin tahap pertama telah tiba pada hari minggu 12 Juni 2022 sebanyak 10.000 dosis dan telah dilakukan vaksinasi perdana pada 14 Juni 2022 di dua peternakan sapi rakyat yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. (Knu)
Baca Juga:
Redam Penyebaran Virus PMK Jelang Idul Adha, Jokowi Perintahkan Lockdown
