POJOKSATU.id, JAKARTA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandung didesak tidak tinggal diam terkait surat ‘titip siswa’ di PPDB 2022 yang dibuat anggota DPRD Kota Bandung.
Surat ‘titip siswa’ di PPDB 2022 itu dibuat dan dikirimkan oleh Erwin, anggota Komisi D DPRD Kota Bandung.
Surat yang berisi sejumlah nama calon siswa agar diterima di sejumlah sekolah itu ditujukan Erwin kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menegaskan, aturan PPDB sudah sangat jelas.
“Bahwa PPDB harus dilaksanakan dengan prinsip nondiskriminasi, objektif, akuntabel, dan transparan, ujar Retno dalam keterangannya, Minggu (26/6/2022).
Menurutnya, apa yang dilakukan Erwin anggota Komisi D DPRD Kota Bandung itu jelas-jelas bertentangan dengan penerapan PPDB online.
BACA: Pengakuan Anggota DPRD Kota Bandung Pembuat Surat ‘Titip Siswa’ di PPDB 2022 : Sekedar Usulan
Sebab, PPDB dimaksudkan untuk menghindari dan mencegah adaya titip-menitip siswa atau jual-beli kursi sekolah.
“Penyelenggaraan dengan sistem online adalah untuk membangun keterbukaan atau transparansi sehingga tidak ada titip-menitip atau bahkan jual beli kursi, tegasnya.
Retno pun mengaku sangat menyesalkan tindakan Erwin yang malah mengirimkan surat ‘titip siswa’ di PPDB 2022.
“Seorang anggota Dewan seharusnya mendukung sistem ini dan menjadi teladan baik bagi masyarakat, sesal Retno.
Menurut Retno, surat ‘titip siswa’ di PPDB itu juga jelas-jelas melanggar etika.
“Kalau semua orang tua di daerah pemilihan yang bersangkutan menitipkan anaknya dalam PPDB, selain melanggar etika dan rasa keadilan masyarakat, jelasnya.
Bahkan bukan tidak mungkin, ada unsur politik di balik surat ‘titip siswa’ yang dibuat anggota DPRD Kota Bandung itu.
“Hal tersebut juga berbahaya karena bisa diduga kuat ada unsur politik, yaitu mendulang suara untuk memilihnya, katanya.
Retno mengakui bahwa surat ‘titip siswa’ di PPDB 2022 itu memang sudah ditarik oleh Erwin.
Akan tetapi, BK DPRD Kota Bandung tak boleh diam saja.
BACA: SMKN 5 Bandung Bantah Ada Pungli ke Orang Tua Siswa, Begini Jawaban Pihak Sekolah
Sebaliknya, BK DPRD Kota Bandung harus menindaklanjutinya agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari.
“Maka seharusnya tidak sekedar minta maaf lalu selesai. Namun Badan Kehormatan Dewan ikut memeriksa apakah perbuatan yang bersangkutan etis/tidak, tandas Retno. (ruh/pojoksatu)
