PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, baru-baru ini membuat kebijakan penggantian nama 22 jalan di ibu kota dengan nama tokoh-tokoh Betawi, dalam rangka HUT ke-495 Jakarta.

Kebijakan tersebut dinilai baik dengan tujuan mengenang jasa tokoh Betawi, sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda.

Namun, sekaligus secara otomatis, hal tersebut berdampak pada perubahan data administrasi warga, seperti KTP, SIM, STNK, BPKB, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Link Streaming Trofeo Ronaldinho Bersama Rans Nusantara FC vs Arema Malang dan Persik Kediri

Menyikapi kebijakan tersebut, Anggota DPRD Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyampaikan perubahan nama jalan tersebut dianggap akan menimbulkan banyak masalah.

Pasalnya, dia berujar semua data administrasi warga akan berubah, dan membuat masyarakat harus mengurus data baru, yang secara otomatis harus mengeluarkan berbagai macam biaya.

Ini Pemprov DKI mau tidak mau harus tanggung jawab. Kemudian menurut saya juga tidak ada urgensinya, untuk apa? Justru saya khawatir ke depannya akan menimbulkan banyak masalah, ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Baca Juga: 22 Mayat Muda-Muda Ditemukan Bergelimpangan di Klub Malam Afrika Selatan

Adapun yang menjadi garis besar respons Kenneth ialah terkait pembiayaan administrasi masyarakat yang berubah. Sebab secara sistemik, semua data penduduk maupun unit usaha di sekitar jalan yang diubah namanya harus dirubah.