RM.id  Rakyat Merdeka - Kampanye hitam terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai sedang gencar dilakukan. Anies pun disarankan konsisten saja menjalankan program pro-rakyat untuk memecahkan masalah-masalah faktual di Jakarta.

Pengamat politik yang tergabung dalam Forum Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (IPOL UI) Reza Hariyadi menilai, bahwa pola-pola stigmatisasi, framing  hingga mobilisasi politik identitas biasanya menjadi modus dalam komodifikasi politik identitas jelang Pilpres 2024 mendatang. Targetnya, untuk mendistorsi opini publik dan memberikan label negatif pada figur yang disasar. 

“Anies Baswedan sebagai figur capres bisa jadi target potensial. Mungkin motifnya untuk mencederai citranya di mata publik, kata Reza dalam keterangannya, Minggu (25/6). 
 
Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu mensinyalir, aksi dukungan capres tak lepas dari mobilisasi politik dan tidak  genuine.  

Berita Terkait : Diserang Hama, Kementan Sarankan Petani Sumba Timur Ikut Program AUTP

Sebagaimana publik ketahui, aksi dukungan capres marak di tanah air, termasuk kelompok yang mengaku Ijtima Ulama mendukung Sandiaga Uno dan Majelis Sang Presiden mengusung Anies sebagai Capres 2024. 

Aksi politik tersebut digelar secara terpola, sistematis dan sulit dipungkiri adanya desain politik tertentu di balik itu.
 
Aksi tersebut, dapat memberi impresi politik yang bisa saja keliru kepada publik, seolah Anies dekat dengan kelompok yang dianggap radikal maupun intoleran. 

Ini bisa dimainkan oleh lawan politik untuk menyudutkan karena dicap Islam garis keras dan menjadi tantangan bagi Anies jika maju Pilpres 2024,, ujar Reza. 
 
Secara politik stigma-stigma tersebut tidak menguntungkan Anies Baswedan sebagai salah satu capres. Anies Baswedan yang belakangan makin populer setelah mendapat dukungan Partai NasDem dan termasuk figur dengan elektabilitas tinggi untuk diusung pada Pilpres 2024.  

Berita Terkait : Bank DKI Manfaatkan Digitalisasi Untuk Perkuat Program Pemprov Jakarta

Adanya framing politik tersebut tentu akan membatasi ruang gerak Anies untuk meraih dukungan kelompok moderat dan nasionalis.
 
Framing politik identitas akan mereduksi demokrasi dan dapat  memecah belah anak bangsa menjelang Pilpres 2024. Pengalaman menunjukkan polarisasi politik berbasis politik identitas kondusif bagi konflik sosial dan memerlukan waktu panjang untuk recovery sosial.  

Namun, Reza yakin bahwa publik akan semakin kritis terhadap politik identitas dan akan melawan aktor-aktor yang menggerakkan politik identitas hanya untuk kepentingan kekuasaan semata.
 
Anies perlu mempelopori politik bermartabat dan konsisten saja menjalankan program pro rakyat memecahkan masalah-masalah faktual di Jakarta yang sudah dilakukan selama menjadi Gubernur DKI, jelas Reza.
 
Untuk menangkal stigmatisasi intoleran dan radikal, Anies dinilai sebenarnya punya modal besar. Anies lahir dan berpengalaman sebagai aktivis dari kampus yang dikenal sebagai corong moderasi di Indonesia. Pengalaman sebagai aktivis dan latar belakang sebagai akademisi dari kampus yang mengembangkan pemikiran inklusif dan moderat dari Cak Nur. 
 
Semestinya dapat menegaskan pandangan dan komitmen Anies terhadap pluralisme dan kebangsaan, pungkasnya.

Diketahui, belum lama ini Majelis Sang Presiden mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Adapun, Majelis itu mengklaim terdiri dari eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) hingga mantan napi terorisme atau napiter.■