Direktur Eksekutif SMRC, Sirojuddin Abbas menilai, jeda yang cukup panjang tersebut bisa mengakibatkan penurunan pengaruh presiden di organisasi pemerintahan yang masih berjalan.

Terutama, kata Sirojuddin, di kementerian yang dipimpin dari kalangan berlatar-belakang parpol. Kerja birokrasi pun menjadi terhambat.

Birokrasi kita cenderung mendekat kepada kabinet bayangan atau tim pemenang, kata Sirojuddin dalam Webinar Moya Institute bertajuk Pemisahan Pilpres Dengan Pileg: Tinjauan Strategis, Jumat (24/6).

Sementara itu, pemerhati isu-isu strategis, Prof Imron Cotan menambahkan, potensi penurunan pengaruh presiden bisa berimplikasi pada penggunaan APBN. Jika ini terjadi, maka perekonomian negara akan terganggu.

Belanja negara itu penting untuk memutar perekonomian nasional, karena Indonesia dan negara-negara di dunia lain juga sedang menghadapi disrupsi market akibat pandemi Covid-19 hingga perang Rusia-Ukraina, ujar Imron menambahkan.