RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya kemudahan pengajuan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan skala kecil.

Mengutip survei koalisi KUSUKA 2020, Moeldoko menyebut, sebanyak 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi, dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.

Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran. Seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha, atau surat keterangan spesifikasi peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan, ujar Moeldoko, pada rapat koordinasi Kantor Staf Presiden (KSP), bersama kementerian/lembaga, di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (24/6).

Berita Terkait : Ketemu Moeldoko, Nelayan Biak Ingin Perluas Pasar Ekspor

Sebagai informasi, persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) KSP bersama kementerian/lembaga, di Batam Kepulauan Riau.

Hal ini merupakan tindak lanjut amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (Ratas) pada 17 April 2020, terkait percepatan pemenuhan akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.

Moeldoko menyampaikan, untuk memenuhi akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, KSP mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

Berita Terkait : Wasekjen PBNU: Moeldoko Peduli & Sayang Masyarakat Daerah

Sebab, di dalam KUSUKA sudah terinput data-data nelayan, yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.

Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasaran. KUSUKA itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu, terang mantan Panglima TNI itu.

Jadi ke depan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan lampiran-lampirannya. Jika mereka membeli BBM tinggal menunjukkan kartu KUSUKA saja, tambah Moeldoko.

Berita Terkait : Dorong Percepatan Dana Untuk TNI, Moeldoko Peduli Prajurit

Dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan enam Pemerintah Daerah (Pemda). 

Keenamnya yakni Kepulauan Riau, Medan, Sukabumi, Cilacap, Bitung,dan Maluku Tengah. Nota Kesepakatan itu terkait penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan. Termasuk, optimalisasi kartu KUSUKA sebagai basis data tunggal bagi nelayan.

MoU ini menjadi pilot project dan akan dikembangkan ke daerah-daerah lain. KSP akan kawal penuh dan memasukkannya ke dalam Sismonev, tandasnya. ■