JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya kemudahan pengajuan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan skala kecil.
Mengutip survey koalisi KUSUKA 2020, Moeldoko menyebut, bahwa 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi, dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.
“Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran. Seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha, atau surat keterangan spesifikasi peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan, kata Moeldoko, pada rapat koordinasi Kantor Staf Presiden bersama Kementerian/ Lembaga, di Batam Kepulauan Riau, Jum’at (24/6/2022).
Sebagai informasi, persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga, di Batam Kepulauan Riau.
Hal ini merupakan tindak lanjut amanah Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas (Ratas) pada 17 April 2020, terkait percepatan pemenuhan akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.
BACA JUGA:Polda Metro Ajak Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Penistaan Agama dalam Kasus Holywings
Moeldoko menyampaikan, untuk memenuhi akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, KSP mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang kelautan dan Perikanan (KUSUKA).
Sebab, di dalam KUSUKA sudah terinput data-data nelayan, yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.
BACA JUGA:KPU Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Selama 135 Hari
“Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasara. KUSUKA itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu, terang Moeldoko.
“Jadi kedepan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan lampiran-lampirannya. Jika mereka membeli BBM tinggal menunjukkan kartu KUSUKA saja, tambahnya.
BACA JUGA:Kementan Heran Wabah PMK Meluas Padahal Sudah Lockdown
Seperti diketahui, pada rakor juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan enam Pemerintah Daerah, yakni Kepulauan Riau, Medan, Sukabumi, Cilacap, Bitung, dan Maluku Tengah, terkait penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan, termasuk optimaliasi kartu KUSUKA sebagai basis data tunggal bagi nelayan.
“MoU ini menjadi pilot project dan akan dikembangkan ke daerah-daerah lain. KSP akan kawal penuh dan memasukkannya ke dalam Sismonev, tegas Moeldoko.
