JAKARTA - Pemilihan umum (pemilu) bakal segera digelar pada 2024 mendatang. Banyak persiapan sudah dilakukan sejak saat ini. Hal ini pula yang menjadi tema besar saat diskusi pembukaan Sekolah Demokrasi LP3ES, hasil kerjasama LP3ES dengan KITLV Belanda.
Menyambut ‘pesta rakyat’ ini, digelar diskusi dengan tema “Pemilu 2024, Pertaruhan Demokrasi di Indonesia pada Kamis (23/6/2022). Diskusi ini menghadirkan beberapa pembicara. Yaitu .Prof Dr Didik J Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Rektor Universitas Paramadina, Dr Wijayanto, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Diana Suhardiman, Direktur KITLV, dan Ward Berenschot, Peneliti KITLV.
Menurut Dr Wijayanto periode 2024 – 2025 adalah masa paling kritis dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Di tengah kemunduran kualitas demokrasi yang sangat serius dalam beberapa tahun belakangan, proses pemilu 2024 yang telah dimulai harus terus dikawal dan dijaga agar hasil pemilu tetap mencerminkan berinteraksinya gagasan-gagasan segar mengatasi berbagai permasalah krusial bangsa.
Baca juga: Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Subianto Meningkat Jelang Pilpres
“Jadi pemilu sebaiknya tidak melulu berbicara terkait koalisi parpol, quick count dan sebagainya, terangnya.
Dia mengatakan masalah-masalah besar bangsa di depan mata adalah ketimpangan ekonomi, kesenjangan lahan, oligarki yang merusak, politik uang, bagaimana mengatasi korupsi dengan pelemahan pada KPK, represi yang terjadi pada ruang-ruang kebebasan sipil untuk berpendapat, dan banyak lagi.
Baca juga: Mekanisme Tahapan Pemilu 2024 Bakal Diputuskan Pekan Depan
Sekolah demokrasi LP3ES adalah satu diantara berbagai upaya masyarakat sipil untuk sejak sekarang melakukan refleksi tentang nasib bangsa ke depan. Terutama periode krusial 2024-2025. Berbarengan dengan rencana LP3ES untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain dalam menyusun peta jalan demokrasi ke depan.
Sementara itu, Prof Dr Didik J Rachbini mengatakan persoalan perekonomian dalam negeri terpusat pada beberapa masalah krusial. Yakni dampak pandemi covid 19 yang masih terasa dan terus mempengaruhi perkembangan perekonomian dalam negeri. Penanganan pandemi sampai sekarang masuk dalam dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp700 triliun. Setiap tahun, dampakCcovid 19 harus menelan subsidi pemerintah sebesar Rp500 triliun.
Masalah lain adalah masalah APBN, utang dan subsidi pemerintah yang semakin membengkak. Kemudian persoalan serius pada pemerataan pendapatan dan kesenjangan ekonomi yang luarbiasa serta stabilitas sosial. Kesenjangan sampai sekarang harus disubidi dengan dana luarbiasa. Sementara melonjaknya utang akan berdampak pada presiden Indonesia berikutnya.
Hal lain yang tidak kalah serius adalah persoalan kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai 6,5 % seperti masa lalu. Pertumbuhan ekonomi saat ini yang mencapai 5 % tertolong oleh naik tingginya harga batubara dan CPO di pasar dunia.
Dampak berikutnya adalah krisis energi dan pangan. Banyak negara kini menahan untuk tidak mengekspor pangan terutama beras ke luar negeri, dan lebih mementingkan kebutuhan domestiknya akibat pengaruh geopolitik perang Ukraina vs Rusia dan dampak pandemi covid 19. Harga pangan diperkirakan terus meninggi, demikian pula inflasi dalam negeri.
Dia menjelaskan perekonomian Indonesia tidak akan bernasib sama seperti Srilanka dan Pakistan karena ekonomi domestik saat ini berada pada ranking 15 dari 200 negara di dunia, dengan PDB lumayan tinggi. Tetapi wajah perpolitikan Indonesia akan tetap terbelah.
Adapun Kesenjangan kepemilihan lahan dalam indeks gini ketimpangan lahan telah mencapai angka tinggi 0,64. Sesuatu yang jika terjadi di Amerika Latin akan membuat revolusi sosial.
“Problem serius perpolitikan nasional adalah banyaknya bandit dalam sistem demokrasi modern. Sistemnya memang modern, tetapi perilaku yang muncul adalah perilaku bandit. Sebagaimana dikatakan Mancur Olson, dalam sejarah transisi kekuasaan/pemerintahan terjadi evolusi sejak era anarkhi, lalu ke tirani dan pada sistem demokrasi dan rule of law, ungkapnya.
Dr Diana Suhardiman mengatakan praktek korupsi yang melembaga di Indonesia bertumpu pada berbagai jenis hubungan sosial dan proses pertukaran barang dan jasa.
Dia menjelaskan kepala proyek memainkan peranan yang cukup penting dalam praktek korupsi yang melembaga berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam penggunaan dana proyek. Proses seleksi kepala proyek akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebersediaan dari future-to-be kepala proyek untuk menjadi service point untuk upeti delivery
“Sistem upeti berhasil mengalahkan wacana publik anti korupsi karena praktek korupsi yang melembaga disini bukan saja berlandaskan politik namun juga tertanam di dalam budaya dan kinerja birokrasi. Diperlukan adanya pendekatan kritis terhadap korupsi menuju pembentukan strategi anti korupsi yang lebih berlandaskan politik dan budaya, ungkapnya.
Ward Barenschot menjelaskan tingkat korupsi terjadi begitu tinggi di Indonesia. Salah satu bukti adalah adanya “serangan fajar pada pemilu sudah sangat umum terjadi. Terjadi “vote buying dalam politik pemilu.
Posisi bote buying di Indonesia berada pada posisi ke 3 dunia paling tinggi.
Karena itu dia menegaskan harus ditemukan cara untuk mengurangi tingkat korupsi (money politik) di Indonesia. Jika terus terjadi vote buying, maka hal tersebut akan berbahaya untuk perkembangan demokrasi di Indonesia.
Dia melihat korupsi yang terjadi di Indonesia dari analisa sebab dapat dilihat pada beberapa hal. Yakni karena oknum, budaya personal yang buruk, dan sistem buruk membuka peluang korupsi.
“Terdapat jebakan informalitas (informality trap) pada birokrasi. Politisi, birokrat semua ingin berperilaku berbeda, tetapi mereka menghadapi insentif negatif yang memaksa mereka untuk berkontribusi pada pemerintahan yang buruk. Politisi merusak tata pemrintahan. Kampanye pemilu yang sangat mahal memaksa politisi berbuat korup dan mesupport bantuan kepada aturan-aturan kepada donor kampanye, ujarnya.
Dia memeparkan sementara birokrasi, menghadapi tekanan yang kuat disertai insentif untuk melemahkan implementasi kebijakan dan Undang-undang. akibatnya pemilih memilih insentif berperilaku klientalistik dan meminta serangan fajar.
Menurut dia, sumber sejarah kolonial di Indonesia, menjadi salah satu sumber terpenting mengapa itu semua terjadi. Sejak era kolonial, institusi negara tdak tumbuh secara alami dari kemampuan diri sendiri, tetapi mengalami opresi dari luar. Prosedur dan peraturan negara menjadi alat opresi. Hutan budi dalam relasi sosial menjadi lebih penting ketimbang menegakkan institusi negara dan peraturan.
Dia memberikan usulan perbaikan dengan Smart Reform yakni menganalisis dan mengubah struktur insentif yang dihadapi politisi. Kekuasaan Bawaslu harus diperkuat untuk mengurangi vote buying. Reformasi sistem pemilu dapat membuat kampanye pemilu lebih murah. Para ilmuwan politik harus ditugaskan membuat proposal reformasi sistem pemilu.
